Gelar Rakor, Kemensos Evaluasi Penyaluran BNPT

KEMENTERIAN Sosial melalui Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin tengah menggelar rapat koordinasi (rakor) pelaksanaan bantuan pangan non tunai (BNPT) dan beras sejahtera wilayah III Indonesia Timur, di Makassar, Sulawesi Selatan. Rakor tersebut berlangsung pada 23 hingga 26 Juli 2018 mendatang.

Sekretaris Ditjen PFM Kemensos Royani mengungkapkan rakor tersebut menjadi ajang evaluasi pelaksanaan BPNT dan Rastra angkatan kedua. Yang pesertanya berasal dari 90 kabupaten/kota asal Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat, dan Maluku.

"Evaluasi lewat rakor diperlukan untuk mempercepat upaya dan langkah transformasi bantuan sosial. Sesuai kebijakan presiden, seluruh bantuan rastra bagi masyarakat miskin diarahkan untuk beralih sepenuhnya menjadi BPNT," seru Royani, Selasa (24/7).

Selain itu, Kemensos juga untuk BPNT tersebut ingin menargetkan 6T, yaitu tepat sasaran, jumlah, waktu, kualitas, harga, dan administrasi.

Royani menambahkan, secara umum kualitas pelaksanaan bansos sudah berjalan baik. Hanya saja masih terdapat sejumlah kendala yang harus mendapat perhatian. Terutama faktor geografis yang menyulitkan penyaluran bantuan di daerah tertentu tepat waktu.

"Secara normatif, bansos rastra, disalurkan setiap bulan. Namun kenyataannya di sejumlah daerah seperti Maluku dan Papua, distribusi mesti digelar setidaknya dua bulan sekali. Juga perlu diperhatian, kita perlu sosialisasikan BPNT dan Rastra kepada 15,5 juta KPM (keluarga penerima manfaat). Ini pekerjaan yang berat," urai Royani.

Sementara itu, Direktur Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara Abdul Hayat Gani mengatakan, sosialisasi yang belum maksimal mengakibatkan penyerapan bansos di sejumlah daerah terbilang rendah.

Dia pun mencontohkan kondisi tersebut terjadi di Kabupaten Bone, Sulsel, yang mengharuskan pejabat Kementerian turun tangan untuk membenahi.

"Salah satu penyebab rendahnya serapan, KPM ternyata tidak tahu harus kemana membelanjakan kartunya. Koordinasi tidak lancar, sehingga tiap tingkatan harusnya aktif," tegas Hayat.

Karena menurut Hayat, sosialisasi tidak bisa hanya mengandalkan Kementerian Sosial. Pihak terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota mesti turut aktif secara terus menerus agar bantuan pemerintah bisa tepat sasaran. Dalam hal ini para kepala dinas, sekda, dan bupati/walikota.

"Kita tidak punya warga. Yang punya itu kabupaten/kota. Target kita hingga 2019 harus ada progres nyata dalam pelaksanaan penyaluran bantuan ini," pungkas Hayat. (OL-7)