Opsi Divestasi Freeport Jadi Pilihan Teraman

DIVESTASI 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) merupakan pilihan teraman bagi pengambilalihan Freeport.

Opsi lain yang berupa nasionalisasi Freeport saat kontrak berakhir pada 2021 menimbulkan konsekuensi biaya yang lebih mahal dan ancaman timbulnya perselisihan yang bisa berujung arbitrase.

Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menilai divestasi saham 51% merupakan satu-satunya pilihan rasional.

"Divestasi saham 51% merupakan satu-satunya opsi yang paling rasional, paling bisa diterapkan, dan affordable untuk bisa dibeli," kata Fahmy dalam diskusi di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) di Jakarta, kemarin.

Fahmy memaparkan pengeluaran dana divestasi saham sebesar US$3,85 miliar lebih murah jika dibanding dengan pengeluaran dana pengambilalihan Freeport pada 2021.

Hal itu terjadi karena berdasarkan perjanjian Kontrak Karya, jika pemerintah dan Freeport sepakat mengakhiri KK pada 2021, pemerintah harus membeli seluruh aset dan peralatan dengan nilai buku yang diperkirakan sekitar US$6 miliar.

Ia juga menambahkan, divestasi saham Freeport hingga 51% akan memberikan beberapa manfaat ekonomi, di antaranya peningkatan pendapatan dari dividen, pendapatan pajak, dan royalti, yang akan ditentukan dari besaran pendapatan tahun berjalan PTFI.

Berdasarkan laporan keuangan 2017 yang telah diaudit, PTFI membukukan earning after tax (EAT) US$4,44miliar, naik dari US$3,29 miliar di 2016. Dengan EAT sebesar itu, jangka waktu pengembalian (pay back period) pengeluaran divestasi saham US$3,85 miliar diperkirakan 3 tahun.

Pendapatan kekayaan deposit emas dengan nilai cadangan diperkirakan sebesar US$42 miliar, cadangan tembaga US$116 miliar, dan cadangan perak US$2,5 miliar dengan total cadangan terbukti (proven) mencapai US$160 miliar atau setara Rp2.290 triliun.

Cadangan itu diperkirakan dapat dieksplorasi dan dieksploitasi hingga 2060. "Pemerintah sudah komitmen dari 51% itu akan diberikan pada rakyat Papua sehingga berdasarkan manfaat tadi, saya berkesimpulan bahwa divestasi lebih menguntungkan," ungkap Fahmy.

Tidak boleh berhenti
Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Bambang Gatot Ariyono, mengatakan pengambilalihan saham Freeport di PTFI melalui divestasi juga dilakukan guna menghindari gugatan di pengadilan arbitrase.

Selama proses arbitrase, operasional tambang akan berhenti dan itu menimbulkan kerugian karena untuk melakukan recovery, biayanya cukup tinggi.

"Jika sudah digugat, prosesnya panjang dan operasional tambang akan berhenti. Padahal, operasional tambang ini tidak boleh berhenti. Jika berhenti, recovery-nya akan mahal. Bahkan, lebih parah lagi, tambang akan ambruk dan rusak," pungkasnya.

Di sisi lain, masuknya perbankan asing untuk membiayai divestasi saham Freeport menunjukkan prospek bisnis pertambangan tambang terbesar di dunia itu masih menarik. (Ant/E-1)