Perkuat Kebijakan Fiskal dan Moneter untuk Stabiliasi Rupiah

UPAYA menstabilkan nilai tukar rupiah membutuhkan koordinasi kuat antara kebijakan fiskal dan moneter. Pelemahan rupiah pun diyakini bersifat sementara meski sempat menyentuh level Rp 14.500 per dolar Amerika Serikat (AS).

“Jika ruang kebijakan moneter sudah maksimal, sekarang koordinasi antara (kebijakan) fiskal dan moneter lebih penting. Kalau fiskal dan moneter berjalan beriringan, maka dampak pelemahan kurs ini akan sementara. Tidak (akan) menyentuh Rp 14.700 per dolar AS,” ujar pengamat ekonomi dari Indef Bhima Yudistira kepada Media Indonesia, Senin (23/7).

Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan (BI 7-Day Reserve Repo Rate/DRRR) beberapa kali yang kini berada pada level 5,25%. Langkah preventif tersebut dinilai Bhima cukup efektif. Tercermin dari yield Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun yang sempat menyentuh 8,1% per Mei, kemudian dapat ditekan tipis ke kisaran 7,9%. Menurut dia, penurunan yield mengindikasikan kembalinya investor asing ke pasar surat utang Indonesia. Kendati demikian, kebijakan Bank Sentral mempertahankan BI 7-DRRR pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) pekan lalu, berkontribusi memperlebar yield spread antara US Treasury dan SBN 10 tahun.

“Kekecewaan pelaku pasar terhadap suku bunga acuan yang tidak naik pada RDG BI pekan lalu, ikut berkontribusi melebarkan yield spread antara Treasury dan SBN 10 tahun. Pelaku pasar juga mencermati kinerja korporasi di tengah pelambatan ekonomi, fluktuasi kurs dan konsumsi. Dikhawatirkan kinerja korporasi memburuk, sehingga dana asing kembali keluar,” tukas Bhima.

Menguatnya tensi perang dagang yang berlanjut ke perang mata uang pasca Tiongkok melakukan devaluasi yuan, pun harus diwaspadai. Kebijakan Tiongkok tersebut memperburuk proses negosiasi bilateral dengan AS. Dolar index diketahui mengalami penurunan ke level 94, sambung dia, menunjukkan kurs dolar AS tertekan dibandingkan mata uang dominan lainnya, seperti euro dan yen.

Di samping itu, pemerintah sebaiknya memperhatikan normalisasi aktivitas impor pasca libur panjang Lebaran. Apalagi arus impor bahan baku dan barang modal terus mengalami kenaikan sehingga mendorong defisit neraca perdagangan. Selain kebijakan yang dikeluarkan Bank Indonesia, pemerintah perlu memberikan stimulus melalui kebijakan fiskal, terutama yang mampu menggerakkan sektor penyumbang devisa. Di antaranya kinerja ekspor dan sektor pariwisata.

“Dari sisi kebijakan fiskal perlu ada stimulus yang menggerakan sektor penyumbang devisa, yakni ekspor dan pariwisata. Misalnya insentif pajak berupa keringanan PPh Badan dan Bea Keluar di sektor otomotif, elektronik, sawit, tekstil dan alas kaki. Perlu juga pengendalian impor, khususnya proyek infrastruktur harus lebih banyak serap bahan baku lokal,” tandasnya.(OL-4)