Pemerintah Obral Kenaikan Gaji Birokrat

PEMERINTAH selama enam bulan pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai kurang pro-rakyat dengan mengobral kenaikan gaji birokrasi. Kendati maksud yang digaungkan untuk meningkatkan produktivitas kerja para birokrat, obral kenaikan gaji itu  kurang pas dicetuskan mengingat kondisi perekonomian masyarakat yang tengah terguncang. 

Demikian antara lain kritik yang dilontarkan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) yang menyoroti implementasi dari janji kampanye Jokowi-Jusuf Kalla (JK), di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat (24/4). 

Fitra menggarisbawahi alokasi anggaran pemerintah pusat untuk belanja pegawai mencapai Rp263,9 triliun atau sekitar 13,07% dari belanja negara di APBN-P 2015. Besaran itu belum ditambah anggaran pegawai pemerintah daerah dan anggaran pendidikan daerah (tunjangan) profesi yang bila dikalkulasikan jumlahnya membengkak menjadi Rp340 triliun.

"Sebenarnya ini belum terlambat bagi Jokowi-JK untuk benar-benar menerapkan visi Nawa Cita. Jangan ragu ketika ada menteri yang tidak layak, segera di-reshuffle," seru Manajer Advokasi-Investigasi Apung Widadi. Fitra turut mendesak pemerintah mengelola anggaran yang bercermin pada kepentingan nasional dan kerakyatan, bukan pada kepentingan investor lokal maupun konglomerasi asing. Selain itu, penyusunan APBN dan berbagai kebijakan anggaran haruslah berpegang teguh kepada amanat konstitusi. (E-1)