Fitra Nilai Politik Anggaran Pemerintah Jauh dari Nawa Cita

FORUM Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyoroti satu semester kinerja pemerintahan Jokowi-JK dalam pengelolaan anggaran negara. Fitra melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 yang dirancang pemerintahan Jokowi-JK, jauh dari nawa cita yang didengungkan pemerintahan Jokowi-JK.

"Uang APBN kita hanya untuk memancing investor, untuk memancing permodalan dan pembiayaan infrastruktur," kata Yenny Sucipto, Sekjen Fitra dalam diskusi "Nawa Catatan Politik Anggaran Satu semester Jokowi-JK" di Jakarta, Jumat (24/4/2015).

Fitra menjelaskan, dalam APBNP 2015, Jokowi menggelontorkan anggaran sebesar Rp70 triliun untuk BUMN, dan Rp20 Triliun di antaranya dialokasikan khusus untuk PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang notabene merupakan BUMN bentukan World Bank.

Total anggaran yang digelontorkan ini, menurut Fitra, digunakan untuk menarik investor dalam bentuk jaminan pembangunan infrastruktur dan mendorong liberalisasi BUMN yang hanya meraup untung tanpa ada kewajiban membayar Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Negara.

"Ini kok rasanya tidak berpihak pada rakyat," ujar Yenny.

Selain itu, kebijakan politik Jokowi juga dirasa Fitra mempersempit ruang fiskal daerah dan menarik anggaran besar untuk dikelola Kementerian dan Lembaga.

Fitra menyoroti Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp29 Triliun yang diikuti dengan penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp15,1 triliun (dari Rp127,7 triliun di APBN 2015 menjadi Rp112,6 triliun).

Langkah ini dinilai Fitra sebagai desain awal politik anggaran Jokowi yang tidak berpihak. Fitra menyebut Jokowi menjarah APBNP 2015, yang jauh dari warna Nawa Cita pemerintahan Jokowi-JK. (Q-1)