Kebijakan Jokowi Dinilai Erat dengan Kaum Rente

KEBIJAKAN pemerintahan Joko Widodo yang mengusung konsep Nawa Cita dinilai belum merangkul masyarakat kecil, bahkan cenderung menguatkan kalangan atas atau kaum rente, seperti konglomerat dan investor. Tidak hanya itu desentralisasi anggaran dan keuangan negara disinyalir lebih menyuburkan sektor-sektor strategis yang rentan menjadi bancakan politik.

Demikian disuarakan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) yang menyoroti implementasi dari janji kampanye Jokowi-JK yang kemudian dituangkan dalam Rencana Panjang Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. "Tepat satu semester pemerintahan Jokowi-JK, kami kira sudah cukup pas untuk melakukan penilaian sebagai langkah evaluasi. Di sini Fitra melihat kebijakan yang dituangkan justru semakin menjauh dari janji perjuangan kepada rakyat," ujar Manajer Advokasi-Investigasi Apung Widadi kepada pewarta di Taman Ismail Marzuki, Jumat (24/4).

Tengok saja kebijakan perubahan (penaikan dan penurunan) harga bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan dalam periode singkat. Dampaknya terang saja mencekik rakyat. Sebab buntut kebijakan tersebut berimbas tajam pada kenaikan harga kebutuhan bahan pokok yang tidak diiringi dengan kenaikan pendapatan masyarakat pada umumnya. Daya beli masyarakat kemudian menurun. Pun ketika pemerintah memutuskan penurunan harga BBM tak lama kemudian, rasanya hal itu tidak berdampak signifikan pada situasi pelemahan ekonomi yang terlanjur melemah.

"Kita tahu kenaikan harga BBM ini juga akibat dari perubahan kebijakan belanja tersesar dari APBNP 2015 yang memotong anggaran untuk subsidi energi sebesar Rp 183,6 triliun. Dengan perincian dari alokasi Rp 344,7 triliun kemudian turun menjadi Rp 158,4 triliun. Alasannya untuk menaikkan anggaran infrastuktur, namun sektor infrastruktur yang dibangun malah mengakomodasi kepentingan kaum rente," ungkapnya lebih lanjut.

Menilik pada anggaran infrastruktur pada APBNP 2015 mencapai Rp 315 triliun. Angka tersebut dikatakan Apung, terbilang tinggi ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Fitra melihat anggaran infrastruktur yang dialokasikan ke APBNP diendus sebagi jaminan bagi para investor agar tertarik berpartisipasi dalam sejumlah proyek infrastruktur prestisius. Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur sayangnya terbilang rendah. Maka bolehlah disebut masyarakat hanya sebagai penonton lantaran proyek-proyek tersebyt lebih didominasi investor berstatus pemegang saham besar.

"Misalnya pembangunan jalur kereta api, pembangunan pelabuhan, pembangunan tenaga listrik. Proyek-proyek itu nilainya fantastis, tapi yang mengeruk keuntungannya malah investor besar. Kelas kecil jarang terlibat," cetusnya.

Kebijakan lain yang kurang pro rakyat ialah obral kenaikan gaji birokrasi. Kendati maksud yang digaungkan untuk meningkatkan produktivitas kerja para birokrat, namun rasanya itu kurang pas dicetuskan mengingat kondisi perekonomian masyarakat yang tengah terguncang. Fitra menggarisbawahi alokasi anggaran pemerintah pusat untuk belanja pegawai mencapai Rp 263,9 triliun atau sekitar 13,07% dari belanja negara di APBNP 2015. Besaran itu belum ditambah anggaran pegawai pemerintah daerah dan anggaran pendidikan daerah (tunjangan) profesi, yang bila dikalkulasikan jumlahnya membengkak menjadi Rp 340 triliun.

"Sebenarnya ini belum terlambat bagi Jokowi-JK untuk benar-benar menerapkan visi Nawa Cita. Jangan ragu ketika ada menteri yang tidak layak, segera direshuffle," serunya. Fitra turut mendesak pemerintah mengelola anggaran yang bercermin pada kepentingan nasional dan kerakyatan, bukan pada kepentingan investor lokal maupun konglomerasi asing. Selain itu, penyusunan APBN dan berbagai kebijakan anggaran haruslah berpegang teguh kepada amanat konstitusi. (Q-1)