Pemerintah Targetkan Penurunan Backlog Rumah dalam 5 Tahun

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan penyelesaian kekurangan pasokan rumah 13,5 juta menjadi hanya 6,8 juta dalam 5 tahun. Salah satu pendorongnya adalah program satu juta rumah.

Plt Dirjen Penyediaan Perumahan Syarif Burhanudin mengatakan pencanangan program 1 juta rumah akan dimulai pada 29 April dan akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo di Semarang. "Kegiatan ini akan dilaksanakan serentak di sembilan provinsi oleh gubernur dan walikota."

Kesembilan provinsi tersebut antara lain Sumatera Utara (Nias Utara) untuk jenis rumah tapak dengan kelompok sasaran adalah perumahan PNS, Sumatera Selatan (Banyuasin) untuk rumah tapak dengan sasaran perumahan umum, dan DKI Jakarta (Jakarta Barat) untuk pembangunan rusunami. "Selain itu juga ada pembangunan untuk rumah tapak PNS dan umum di Banten (Tangerang), Jawa Barat (Cirebon), Jawa Timur (Malang), dan Kalimantan Tengah (Kotawaringin Timur)," ujarnya di Jakarta, Kamis (23/4).

Kemudian untuk pembangunan rusunawa berada di Jawa Tengah (Semarang) untuk buruh dan Sulawesi Selatan (Bantaeng) untuk nelayan. "Pelaksanaan groundbreaking dan peletakan batu pertama pembangunan dua tower rumah susun sewa untuk buruh di Semarang nanti dengan kapasitas 184 unit satuan rumah susun. Pada hari itu juga akan diluncurkan kebijakan pemerintah untuk pembiayaan perumahan dalam bentuk penurunan suku bunga KPR FLPP dari 7,25% menjadi 5% dengan masa kredit hingga 20 tahun bagi MBR. Permen PUPR sedang disiapkan."

Pemberian bantuan Rp 4 juta untuk uang muka kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang akan membeli rumah pertama melalui KPR FLPP juga akan diluncurkan berbarengan. "Akan diterapkan juga penurunan pembayaran uang muka oleh MBR kepada bank pelaksana dari 5% menjadi 1% untuk KPR FLPP untuk rumah susun dan sedang disiapkan permennya."

Syarif mengatakan pada tahun ini ditargetkan akan terbangun 603516 unit rumah untuk MBR dan 396484 rumah non MBR. Pada tahap pertama sudah dipersiapkan izin dan lokasi untuk pembangunan 331693 unit rumah.

"Yang sedang dibangun saat ini 22810 unit dan pada groundbreaking nanti dibangun 103135 unit. Setelah April nanti ditargetkan terbangun 205748 unit."

Pada bulan Mei nanti, kementerian PUPR akan membangun 98020 unit rumah menggunakan dana APBN. Kemudian sedang dalam proses izin lokasi oleh pengembang sebanyak 173803 unit rumah. "Untuk rumah non MBR segala mekanismenya menggunakan mekanisme pasar."

Potensi pembiayaan untuk program satu juta rumah sebesar Rp 67,8 triliun dengan rincian sebanyak Rp 48,5 triliun berasal dari BPJS ketenagakerjaan, Rp 3,1 triliun berasal dari Bapertarum PNS, Rp 2 triliun dari Taspen, Rp 1 triliun dari Perum Perumnas, Rp 5,1 triliun anggaran untuk FLPP dan Rp 8,1 triliun berasal dari APBN kementerian PUPR.

Sedangkan kebutuhan dana untuk uang muka paling banyak sebesar Rp 1,85 triliun. Dana yang tersedia untuk uang muka baru Rp 220 miliar. Juga dibutuhkan penyertaan dana bank sebesar Rp 6,2 triliun dan dana untuk FLPP dibutuhkan hingga Rp 56 triliun. "Potensi pembiayaan lainnya berasal dari pinjaman langsung sebesar USD 1,5 miliar dari bank dunia, IFC, dan ADB ke bank BTN." (Mus/E-5)