Penyerapan Anggaran Kemenhub Kurang Dari 10%

Penyerapan anggaran Kementerian Perhubungan periode Januari-Maret tahun 2015 masih kurang dari 10%. Adapun, anggaran Kemenhub sebesar Rp64,9 triliun tahun ini, naik Rp20 triliun (44,54%) dibandingkan tahun sebelumnya. "Ini memang biasa, pada awal-awal," kata Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu malam (22/4).

Ia menyatakan kondisi penyerapan anggaran yang kurang dari 10% untuk periode Januari-Maret juga terjadi pada anggaran Kementerian Perhubungan tahun sebelumnya. "Tahun lalu penyerapan anggaran Kemenhub itu sekitar 85%, kita harap tahun ini mudah-mudahan minimal sekitar itu," jelasnya.

Menurutnya, penyerapan anggaran yang kurang dari 10% itu disebabkan dua tantangan, yakni kewajiban membuat rencana induk (masterplan) untuk pembangunan infrastruktur, seperti bandar udara, pelabuhan, dan jalur kereta api. Serta pemenuhan Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

Jonan beralasan bila kedua faktor tersebut belum dikerjakan maka bisa berdampak hukum. "Kalau ini ditinggal demi penyerapan tinggi, maka bahaya, artinya pelaksanaan menghadapi masalah hukum di kemudian hari," ungkapnya.

Mantan Dirut KAI itu juga mengungkapkan penyerapan anggaran yang mengabaikan prosedur melanggar peraturan ataupun perundang-undangan. "Kalau mau penyerapan anggaran tinggi, 'membabi buta', bisa aja kita bikin 50%, tapi berantakan prosedurnya," kata Jonan.

Untuk memacu penyerapan anggaran, kata Jonan, Kemenhub menyederhanakan prosedur internal. Tanpa mengurangi susbtansi. Serta memanfaatkan sistem LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) untuk proses pengadaan.

Ia juga mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk merevisi pendanaan proyek yang multiyears. "Sekarang pengajuan multiyears Kementerian/Lembaga (K/L) harus ke Kemenkeu satu per satu," tambahnya. (Bow/E-3)