Jokowi: Fokuskan APBN Pada Program Prioritas

PADA Rapat Paripurna Kabinet terkait RAPBN 2019, Presiden Joko Widodo menekankan agar postur anggaran RAPBN 2019 realistis dan sehat.

"Sekali lagi saya garis bawahi, jangan sampai ada yang mengada-ada. Sehingga betul-betul bisa menguatkan fondasi perekonomian dalam negeri kita, dan mampu mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global," terang Jokowi dalam Rapat kabinet Paripurna tentang RAPBN 2019 di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/7).

Presiden meminta kepada semua pihak untuk terus waspada dan mempersapkan diri dengan langkah strategis dalam menghadapi ketidak pastian global. Khususnya dipicu oleh kebijakan normalisasi moneter Amerika Serikat maupun potensi perang dagang antara Amerika dan juga Tiongkok.

"Untuk menghadapi ketidapastiakn perekonomian global ini, kuncinya adalah sinergi kebijakan moneter dan fiskal yang tepat, yang diorkestrasi dengan baik sehingga menjadi harmonis," tutur Jokowi.

Dirinya menjelaskan fokus APBN 2019 lebih kepada upaya memperkuat pelaksanaan program prioritas. Terutama peningkatan SDM melalui pemnguatan skill dan produkvitivas SDM, serta peningkatan di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Dalam kesempatan yang berbeda, usai rapat dengan Presiden, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan dalam desain RAPBN 2019 defisitnya dirancang dibawah 2%, namun tetap cukup untuk menjadi stimulus ekonomi dan melindungi masyarakat khususnya yang kelompok rentan. Hal tersbeut juga bertujuan untuk mengurangi primary balance yang negatif karena selama ini dianggap pemerintah harus menjaga kebijakan hutang secara hati-hati.

"Trend pengelolaan utang menurun dengan sangat konsisten dan nyata, kita akan teruskan hal itu di 2019. Untuk total defisit dan primary balance nya baru akan disampaikan ketika nota keuangan," terang Sri Mulyani.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan pihaknya memang melakukan penajaman belanja barang sehingga terdapat dana Rp 34,1 triliun dari pagu indikatif awal kementerian lembaga yang dikurangi belanja barangnya. Sebagaimana amanat Presiden, dana tersebut akan dianggarkan ke belanja prioritas seperti sarana prasarana sekolah yang selama ini rusak atau pun revitalisasi pasar akibat bencana.

Koordinasi juga akan dilakukan ke Mendikbud dan juga Kemenag terkait berapa belanja untuk pembangunan sekolah dan kelas yang rusak yang selama ini ada di daerah melalui DAK Fisik. Termasuk DAK Fisik yang jumlahnya Rp 58 triliun yang menurut Sri Mulyani memiliki eksekusi yang rendah dengan hanya dibawah Rp 8 triliun.

Berdasarkan instruksi Presiden implementasi anggaran pembangunan tersebut akan dilakukan oleh Kementerian PUPR yang memiliki implementasi dan kapasitas yang baik. Untuk itu Presiden menginstruksikan menteri PU untuk bisa menjalankan program yang sifatnya pembangunan fisik meski anggarannya adalah anggaran pendidikan.

"Nanti presiden akan menerbitkan inpres khusus, untuk hal-hal yang sifatnya konstruksi dan pembangunan fisik ini dikoordinasikan oleh kementerian, yaitu kementerian PU," terang Sri Mulyani.

"Poinnya adalah kordinasi antar menteri makin erat dan terorganize, sehingga di tahun depan dengan uang yang ada kita bisa menghasilkan dampak yang makin terlihat. Diharapkan juga bisa efisiensi dan bebas dari korupsi, sehingga hasilnya bisa sebesar-besarnya nyata dilihat masyarakat. Apakah sekolah, pasar, atau infrastruktur yang lain," lanjut Sri Mulyani.

Lebih lanjut Sri menjelaskan untuk pertumbuhan pendapatan dari pajak non migas sekitar 16,6% dan pendapatan total akan naik 15%. Tahun depan menurut Sri akan menjadi pertamakalinya pendapatan Indonesia tembus diangka Rp 2000 triliun, sebab selama ini selalu dibawah Rp 1900 triliun. Dengan pendapatan yang meningkat tersebut dirinya optimis dapat membelanjakan belanja kementerian sesuai dengan prioritas pemerintah. (OL-4)