Indonesia Dorong Penguatan ASEAN Infrastructure Fund

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mendorong negara-negara ASEAN meningkatkan kerja sama dalam pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur melalui lembaga ASEAN Infrastructure Fund. “ASEAN Infrastructure Fund harus kita perluas agar dapat menjadi bank pembangunan dalam pembiayaan infrastruktur kami,” ujarnya dalam World Economic Forum di Jakarta, Selasa (21/4).Perluasan lembaga pembiayaan infrastruktur di ASEAN tersebut diperlukan karena tuntutan akan pembiayaan infrastruktur untuk negara-negara ASEAN yang semakin besar. “Lembaga-lembaga lain tidak akan bisa memenuhi pembiayaan infrastruktur kami,” jelasnya.

Pemanfaatan lembaga pembiayaan antar negara ASEAN juga untuk memperkuat kerja sama antar negara anggota di tengah-tengah kepungan para negara adidaya yang memiliki banyak kepentingan di ASEAN melalui lembaga pembiayaan mereka, contohnya Amerika Serikat melalui World Bank dan Jepang melalui Asia Development Bank (ADB). “Sekarang kami dalam proses negosiasi untuk memastikan bahwa struktur pemerintahan dan politik antar negara ASEAN memiliki standar dan tingkatan yang sama sebagaimana halnya dalam ADB dan World Bank,” urai Bambang. Bambang juga mengatakan bahwa World Bank sudah menyampaikan dukungan dan ingin melakukan kerja sama dengan ASEAN Infrastructure Fund. “Semangatnya cukup positif. Semakin banyak pilihan dalam pembiayaan maka akan semakin baik.”

Selain itu, Bambang mengatakan meskipun pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN akan segera diberlakukan pada akhir tahun nanti, tetapi masih banyak hambatan dalam perdagangan intra ASEAN, khususnya yang dialami oleh Indonesia. “Perdagangan intra ASEAN penting bagi kita untuk meningkatkan investasi asing langsung. Hambatan-hambatan dalam perdagangan di ASEAN khususnya untuk sektor jasa.” Lebih lanjut, Bambang mengatakan perlu ada usaha untuk mengatasi hambatan tarif dan non tarif untuk sektor jasa di ASEAN. “Non barrier environment harus diciptakan.”

Menteri Keuangan Filipina Cesar Purisma mengatakan ASEAN memerlukan dana USD 1,2 triliun untuk pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur. “ASEAN berada di tengah-tengah persimpangan negara-negara besar dan harus bisa hidup bersama-sama di antara para negara super power tersebut yang berada di seluruh dunia. Pertumbuhan kawasan harus tetap menjadi prioritas kami.” Purisma juga mengatakan perdagangan intra ASEAN yang selama ini hanya sekitar 24% harus ditingkatkan sebagaimana Uni Eropa dengan tingkat perdagangan intra negara anggotanya sekitar 80%. “Ubah sifat perdagangan kita yang selama ini belum menjadi bagian dalam rantai suplai antar negara anggota.” Ia juga melihat bahwa perlu ada upaya untuk mengurangi hambatan tarif dan non tarif antar negara ASEAN. “Perlu ada harmonisasi standar, mobilitas, konektivitas, dan juga pembangungan infrastruktur secara bersama. ASEAN sebagai satu komunitas masih dalam proses.”

Lebih lanjut, menurutnya, perlu ditinjau wacana pemberlakukan satu visa untuk seluruh negara ASEAN sehingga nantinya para wisatawan ataupun tenaga kerja asing yang masuk ke wilayah ASEAN hanya memerlukan satu visa untuk dapat berkunjung ke seluruh negara ASEAN. “Kemudahan pergerakan lapangan kerja merupakan salah satu komponen penting dalam AEC yang harus dibahas.”

Sementara itu, Chairman Serge Pun and Associates asal Myanmar Serge Pun mengatakan Myanmar juga ingin merasakan manfaat dari integrasi ASEAN tersebut. “Kami sedang melakukan banyak perbaikan di dalam negeri termasuk dalam struktur politik. Dapat dipastikan pemilu akan dilaksanakan tepat waktu serta bersih dan jujur. Ini salah satu peluang yang kami miliki,” ujarnya. Namun, memang untuk melaksanakan integrasi ASEAN secara menyeluruh masih memerlukan banyak kerja keras. Ia mengatakan pernah ada kajian yang mengatakan 80% penduduk ASEAN belum mengetahui mengenai integrasi antar negara-negara di Asia Tenggara tersebut. “Dan itu menjadi cermin dari tugas nyata kita untuk terus mengedukasi masyarakat,” cetusnya.(Mus/E-5)