Investor Pusat Data Tunggu Kepastian Pemerintah

"Tiga tahun kita bicara topik ini tapi aksi belum ada, pengambil keputusan seharusnya mendorong tapi investor masih melihat komunikasi di Indonesia belum lancar," ujar Pakar Teknologi Informasi lulusan Teknik Elektro Universitas Indonesia, Jos Luhukay, dalam executive meeting 'On Shoring Boost Financial Institution' Di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (21/4).

Investor dikemukakannya masih mengeluarkan lalu menarik kembali aturan yang ada. Padahal Indonesia memiliki beragam kondisi yang memerlukan adanya pembaharuan sistem teknologi informasi. Indonesia memiliki kondisi pemahaman sistem yang sangat unik contohnya pada implementasi kartu-kartu bantuan sosial dari masyarakat.

Lalu masalah luas geografis, sumber daya manusia yang rendah serta peraturan yang tergolong ketat. Selain itu biaya teknologi informasi untuk pusat data seperti di ASEAN memerlukan 65% dari biaya operasional. Jos merekomendasikan beberapa hal teknis untuk mulai membangun teknologi informasi perbankan. Seperti folk lifting data center yang murah tapi risiko besar lalu new build yang paling mahal tapi risikonya tinggi.

"Ada juga mirroring data dari luar jadi sebetulnya ada di dua tempat. Kita kirim data ke sini, lalu data center dari sana bicara terus dengan data center kita," tuturnya. Dia mengatakan mirroring merupakan sistem yang paling murah, mudah,dan cepat untuk diaplikasikan.

Selain itu keuntungan yang ada dari mirroring itu kacanya sudah memiliki data yang lama sehingga tergolong aman juga. Namun Jos menyayangkan hal itu belum masuk prioritas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejauh ini. Investasi untuk pusat data itu sendiri diperkirakan Jos bisa mencapai US$10 juta hingga US$200 juta. (Ire/E-2)