Angka Kemiskinan Terendah sejak Krisis

JUMLAH penduduk miskin di Indonesia per Maret 2018 tercatat 25,95 juta jiwa. Angka itu berkurang 633,2 ribu ketimbang pada September 2017.

Secara persentase, di periode itu tingkat kemiskinan di Indonesia ialah yang terendah sejak krisis moneter pada 1999, yakni 9,82%, atau turun dari September 2017 yang masih sebesar 10,12%.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto kepada awak media di kantornya di Jakarta, kemarin. "Untuk pertama kali, persentase penduduk miskin hanya satu digit. Sebelumnya biasanya dua digit. Jadi, ini memang pertama kali," kata Suhariyanto.

Angka kemiskinan di Indonesia pada 1999 mencatat persentase paling tinggi, yakni 23,43%. Itu setara dengan 47,97 juta penduduk miskin.

Menurut Suhariyanto, ada berbagai faktor yang memengaruhi turunnya angka kemiskinan periode itu, yakni inflasi umum sebesar 1,92% dan nilai tukar petani Maret 2018 yang berada di atas 100, yakni 101,94.

Bantuan sosial tunai dari pemerintah yang tumbuh 87,6% pada kuartal I 2018 atau lebih tinggi daripada di kuartal I 2017 yang hanya tumbuh 3,39% juga dinilai sebagai faktor pendorong utama lain (lihat grafik).

"Namun, pemerintah punya banyak pekerjaan rumah. Pasalnya masih ada disparitas angka kemiskinan sangat tinggi antara perkotaan dan perdesaan," lanjut Suhariyanto.

Selama periode September 2017 hingga Maret 2018, ujar Suhariyanto, jumlah penduduk miskin di perkotaan turun 128,2 ribu orang dari 10,27 juta menjadi 10,14 juta. Di perdesaan, penduduk miskin turun 505 ribu orang dari 16,3 juta jadi 15,81 juta.

"Secara persentase, tingkat kemis-kinan di perkotaan 7,02% dan di perdesaan masih 13,20%. Kami harap pembangunan yang digalakkan pemerintah dapat mengurangi angka kemiskinan," ungkap Suhariyanto.

Selain melakukan pembangunan yang Indonesia-sentris, menurut Suhariyanto, pemerintah harus menjaga stabilitas harga pangan terutama beras. Bahkan, harga beras yang sempat menanjak pada Januari tahun ini dinilai sebagai salah satu penyebab angka kemiskinan tidak turun cepat dan signifikan.

"Jika harga pangan terjaga, mungkin penurunan tingkat kemiskinan bisa lebih cepat," kata Suhariyanto.

Pembangunan infrastruktur

Kepala BPS Provinsi NTT, Maritje Pattiwaellapia, tidak memungkiri masih tingginya tingkat kemiskinan di perdesaan. "Pemda perlu memperhatikan progam yang perlu ditingkatkan untuk mengentaskan rakyat dari kemiskinan."

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance Bhima Yudhistira menilai sektor pertanian telah menjadi faktor penggerus angka kemiskinan pada periode ini. "Sektor yang semakin baik ini karena adanya bantuan benih dan alat mesin pertanian. Produksi terangkat. Musim panen sejak awal tahun membuat pendapatan petani meningkat."

Akan tetapi, Bhima mengingatkan pemerintah agar konsisten dengan program pembangunan infrastruktur karena dapat berdampak langsung terhadap pengurangan angka kemiskinan.

"Setidaknya butuh waktu sekitar lima tahun hingga infrastruktur dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadi, nanti turunnya angka kemiskinan dipicu program produktif, bukan lagi konsumtif," tandas Bhima. (PO/Ant/X-3)