Strategi Bebas Bea Jadi Solusi Hadapi Pencabutan GSP

PENCABUTAN fasilitas generalized system of preference (GSP) oleh Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia dapat mengancam neraca perdagangan Indonesia. Terlebih, neraca perdagangan Indonesia saat ini sedang defisit dan dikhawatirkan akan memburuk dengan pencabutan GSP.

Karena itu, menurut peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Novani Karina Saputri, strategi bebas bea yang akan ditawarkan pemerintah diharapkan bisa menjadi solusi untuk keberlanjutan GSP terhadap Indonesia.

Novani mengatakan diterima atau tidaknya strategi bebas bea masuk yang akan diajukan pemerintah harus diantisipasi sedini mungkin. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas barang ekspor.

Pemerintah, lanjut dia, harus dapat melobi AS agar Indonesia dapat mengekspor produk dengan fasilitas GSP. Tanpa keringanan bea masuk, harga jual produk Indonesia akan tinggi di pasar 'Negeri Paman Sam'.

"Produk Indonesia menjadi tidak kompetitif terhadap produk ekspor negara lain yang masih menikmati fasilitas GSP. Mau tidak mau nilai ekspor Indonesia akan terancam," ujar Novani dalam keterangan resminya, Sabtu (14/7).

Selain itu, pemerintah harus fokus pada peningkatan nilai ekspor. Untuk meningkatkan nilai ekspor, pemerintah bisa memberikan berbagai insentif kepada para pelaku usaha, misalnya melalui kebijakan fiskal atau perpajakan.

Menurut dia, insentif yang diberikan bisa disesuaikan dengan kebutuhan industri masing-masing. Pemberian insentif juga harus didukung perbaikan atau peningkatan kualitas produk yang akan berdampak pada daya saing produk terkait di pasaran.

Sepanjang Januari-Mei 2018, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit US$2,83 miliar. Novani memandang neraca perdagangan masih berpotensi untuk surplus pada periode selanjutnya dengan catatan nilai ekspor nonmigas dapat ditingkatkan.

"Kalau neraca perdagangan kita terus dibiarkan mengalami defisit, akan mendorong terjadinya defisit neraca berjalan sehingga akan berdampak pada kondisi ekonomi secara agregat," Novani menambahkan.

Dalam GSP, ada 3.546 tarif yang mendapatkan keringanan bea masuk ke AS. Presiden AS Donald Trump dikabarkan baru akan memutuskan mengenai GSP pada November mendatang.