RI Siapkan Strategi Bebas Bea

PEMERINTAH Indonesia sedang menyiapkan tawaran kepada Amerika Serikat supaya pemerintah AS tetap memberikan fasilitas pembebasan bea masuk (generalized system of preference/GSP) kepada 124 produk Indonesia yang kini tengah direvisi.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengungkapkan tawaran itu akan diajukan ketika delegasi Indonesia berkunjung ke 'Negeri Paman Sam' untuk menemui Badan Kebijakan Perdagangan AS atau United States Trade Representative pada akhir Juli mendatang untuk membicarakan keberlanjutan fasilitas GSP.

"Kita terus melakukan komunikasi yang intensif melalui duta besar untuk AS. Hasilnya, mereka undang kita untuk duduk bersama membahas GSP," ujar Enggar di Jakarta, kemarin.

"Kami sedang mempersiapkan dari berbagai kementerian dan lembaga agar fasilitas GSP itu tetap kita dapatkan," ujar dia.

Ia mengatakan salah satu pertimbangan AS dalam mengevaluasi GSP yang diberikan kepada Indonesia ialah neraca dagang AS yang kini defisit. Terlebih Indonesia berencana memberikan hambatan terhadap beberapa produk AS yang diekspor ke Tanah Air seperti kedelai dan hortikultura.

"Mereka concern hortikultura misalnya, tapi sebenarnya itu kan akan kami cabut karena sejalan dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)," kata Enggar.

Pemerintah AS lalu meminta Indonesia memastikan tidak ada hambatan tarif ataupun nontarif bagi produk ekspor negara adidaya itu jika fasilitas tarif preferensial bagi Indonesia ingin dilanjutkan.

"Jadi, sudah surplus Indonesia besar, masih ada hambatan. AS tidak mau ada hambatan ekspor mereka ke sini," kata Mendag.

Pemerintah RI kini mempertimbangkan untuk menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan itu guna memuluskan hubungan bilateral kedua belah pihak.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berpendapat mengetatnya kebijakan proteksionisme AS, yang memicu perang dagang, semestinya menjadi momentum bagi industrialis untuk memperbaiki kualitas produk.

Dia mencontohkan produk perikanan Indonesia yang dibebaskan dari tarif bea masuk ke AS sebagai efek konsistensi melawan aksi pencurian ikan. "Kita dapat 0% dari tadinya 26-35% karena konsisten memerangi illegal fishing sehingga AS memberi hadiah. Insentif yang kita dapat itu dari kerja," ucap Susi yang optimistis AS tidak akan mencabut fasilitas GSP.

Neraca perdagangan

Jika GSP akhirnya dicabut oleh AS, neraca perdagangan Indonesia akan semakin tertekan. Dalam GSP itu, ada 3.546 tarif yang mendapat keringanan bea masuk dari AS. Selama ini, menurut catatan pemerintah AS, GSP itu juga yang membuat Indonesia menikmati surplus neraca perdagangan hingga US$14 miliar.

AS, negara raksasa ekonomi terbesar di dunia, pada April 2018 memang sedang mengevaluasi fasilitas GSP yang mereka berikan kepada sejumlah negara.

Evaluasi ini merupakan permintaan Presiden AS Donald Trump dengan mempertimbangkan surplus perdagangan. Trump dikabarkan akan memutuskan soal GSP pada November 2018.

"GSP menjadi alat penting bagi AS dalam menegakkan prinsip perdagangan bebas dan adil di dunia. Kami berharap ada kerja sama untuk membahas masalah ini," ungkap wakil Badan Kebijakan Perdagangan AS, Jeffrey Gerrish. (Tes/Ant/AFP/X-11)