Enny: Surplus Kuartal I belum Cerminkan Keberhasilan Ekspor

SURPLUS neraca perdagangan quartal 1 2015 memberikan sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, surplus tersebut belum bisa diklaim sebagai keberhasilan peningkatan ekspor, melainkan karena penurunan impor.

Salah satu faktor menurunnya impor tersebut ialah belum cairnya anggaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur yang masif. Padahal, pembangunan infrastruktur dapat dipastikan akan mendorong impor bahan baku yang belum dapat disubstitusi oleh industri dalam negeri.

"Implikasinya di impor. Surplus di triwulan pertama tidak bisa diklaim sebagai keberhasilan ekspor, tapi penurunan impor," cetus Direktur Ekselutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati kepada Media Indonesia.

Pada kuartal satu, nilai ekspor Indonesia tercatat sebesar US$39,12 miliar atau menurun 11,67% yoy.  Volume ekspor pun ikut turun 8% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Hal tersebut menurut Enny mencerminkan pemerintah yang kurang dapat memanfaatkan momentum. Padahal, depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika merupakan momentum yang baik untuk mengerek ekspor dan menekan impor sehingga surplus neraca perdagangan dapat mengkomplemen defisit neraca jasa dan finansial, salah satunya akibat besarnya deviden yang harus dibayarkan pemerintah kepada pemilik obligasi negara.

"Yang menjadi kendala memang neraca pendapatan, tapi kalau pemerintah terus on the right track, akan mendekatkan sehingga bisa menutup dari surplus neraca perdagangan,"  katanya.

Enny mencatat pertumbuhan ekspor yang kecil pada sektor non migas. Namun impor alat dan mesin tercatat cukup besar. Hal tersebut dinilai Enny perlu antisipasi. Pasalnya, pembangunan infrastruktur diasumsikan akan mulai berjalan pada April 2015 yang berarti akan ada permintaan bahan baku yang besar.

"Pemerintah bisa mensiasati dengan membuat perencanaan yang komprehensif. Jangka menengah dan jangka pendek juga dipertimbangkan. Misal dengan mengerjakan dulu bagian yang bahan bakunya bisa dipenuhi industri dalam negeri sambil menyiapkan substitusinya. Yang dikerjakan ini prioritas jangka pendek dulu," papar Enny.

Namun, Enny menekankan agar industri tersebut lebih dulu dipersiapkan agar tidak terjadi kelangkaan seperti yang terjadi pada industri baja ringan saat ini.

Disamping itu menurut Enny, permintaan gandum terlalu besar, yakni senilai USD 518,1 juta. Untuk menyiasatinya Enny menyarankan agar pemerintah tidak mengimpor gandum melainkan biji gandum yang tersedia di banyak negara.

"Kalau kita impor bijih gandum, bisa bukan hanya dari Amerika saja bisa dari Turki, India, dsb. Lebih kompetitif harganya. Selain itu memajukan industri tepung dalam negeri," jelasnya. (Q-1)