Pemerintah Antisipasi Perang Dagang

PEMERINTAH mengantisipasi dampak perang dagang yang melibatkan Amerika Serikat (AS) dan sejumlah negara ekonomi utama. Caranya dengan mengidentifikasi sektor mana saja yang mungkin terdampak. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, identifikasi dan pembahasan tersebut melibatkan sejumlah kementerian terkait, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, dan Kementerian Keuangan.

Sri mengatakan pihak Kementerian Perindustrian, misalnya, akan mengidentifikasi industri manufaktur yang selama ini dianggap memiliki potensi untuk bisa ditingkatkan kemampuan ekspornya maupun pengurangan impornya. Langkah tersebut dilakukan agar neraca pembayaran dapat lebih seimbang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih berkelanjutan.

“Sebetulnya ini kesempatan yang baik untuk Indonesia makin menata industri manufaktur yang dibutuhkan pada saat ekonomi kita tumbuh makin tinggi dan kelas menengahnya makin banyak, jadi permintaan dari pasar domestik juga meningkat,” kata Menkeu di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/7).

Lebih jauh dia mengungkapkan, daftar hasil identifikasi industri itu akan ditindaklanjuti melalui kebijakan yang ada di wilayah Kemenkeu, seperti bea masuk terkait impor bahan baku atau bea keluar sebagai insentif agar ekspor lebih kompetitif.

Perekonomian daerah
Di tempat terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mewanti-wanti mengenai dampak langsung ataupun tidak langsung dari perang dagang terhadap perekonomian Indonesia.

“Dampak langsungnya, AS sekarang mempertimbangkan untuk meng-evaluasi GSP (generalized system of preferences) yang memberikan keutamaan kepada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia,” ujarnya.

Untuk diketahui, di era Presiden Barack Obama, AS kembali menerapkan pengurangan tarif impor terhadap produk yang termasuk kategori GSP. Program tersebut bertujuan mendukung negara-negara berkembang dengan mengurangi bea cukai dan pajak impor untuk hampir 5.000 produk dari 123 negara, termasuk Indonesia.

Adapun dampak tidak langsung dari perang dagang itu, menurut Kalla, ialah nilai ekspor bahan baku Indonesia ke Tiongkok bakal menurun karena lemahnya produk industri ‘Negeri Tirai Bambu’.

“Oleh karena itu, upaya kita ialah bagaimana menstabilkan ekonomi dalam negeri sehingga tidak hanya ekspor, tapi konsumen dalam negeri kita juga bisa tumbuh menjadi pasar yang baru,” ujarnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menilai perang dagang yang dipicu pemerintah AS dapat mengganggu perekonomian daerah penghasil produk atau komo-ditas ekspor di Indonesia.

“Di dalam perang dagang, yang ditakutkan ialah adanya proteksi, tarif tinggi, yang kemudian bisa pengaruhi ekspor. Kalau ekspor produk atau komoditas terganggu, kita khawatirkan nanti perekonomian di daerah penghasil komoditas atau barang tersebut juga akan terganggu,” ujarnya. (Tes/E-2)