Peningkatan Daya Saing Kunci Hadapi Perang Dagang

KEPALA Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah akan terus bersiap menghadapi situasi perdagangan dunia yang kian memanas.

Selain mengedepankan negosiasi, pemerintah bersama para pelaku usaha akan berupaya meningkatkan daya saing produk-produk yang diciptakan terutama yang berorientasi ekspor.

"Kalau kita bisa menjaga daya saing, kemudian ada satu negara yang menghalangi produk kita, kita yang sudah kompetitif ini bisa mengalirkan produk-produk itu ke negara-negara lain. Jadi jaringan ekspor tidak akan terganggu," ujar Bambang di Jakarta, Selasa (10/7).

Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat (AS) telah melakukan serangan dengan menerapkan bea masuk tinggi untuk produk-produk yang diimpor dari Tiongkok. Tidak tinggal diam, 'Negeri Tirai Bambu' pun melakukan hal yang sama terhadap barang-barang asal 'Negeri Paman Sam'.

Saat ini, beberapa produk asal Indonesia yang mendapatkan pembebasan bea masuk atau generalized system of preference (GSP) juga tengah dievaluasi oleh Amerika Serikat (AS). Evaluasi tersebut dilakukan karena Indonesia memiliki neraca dagang yang surplus terhadap AS.

Jika 'Negeri Paman Sam' nantinya benar-benar tidak lagi menjadikan Indonesia sebagai negara penerima manfaat GSP, Bambang mengatakan hal itu seharusnya tidak menjadi persoalan besar.

Pasalnya, pemerintah bisa mencarikan pasar baru dan para pengusaha bisa mengalihkan produk ke negara-negara tersebut.

Kendati demikian, untuk jangka pendek, perang dagang saat ini dapat mengganggu perekonomian daerah yang menghasilkan produk atau komoditas ekspor.

Di dalam perang dagang, kerap kali sebuah negara menerapkan proteksi dengan mengenakan tarif tinggi untuk barang-barang yang mereka impor. Jika salah satu produk yang diproteksi itu datang dari Indonesia, eksportir Tanah Air pun harus merogoh kocek lebih banyak untuk bisa masuk ke negara yang menerapkan proteksi itu.

Akhirnya, margin keuntungan akan berkurang. Lebih parahnya, eksportir bisa memutuskan untuk tidak lagi mengirimkan produk ke negara tersebut.

"Kalau ekspor produk atau komoditi terganggu, kita khawatirkan nanti perekonomian di daerah penghasil komoditas juga akan terganggu," tandasnya. (OL-4)