Praktik Tata Kelola Emiten kian Membaik

LIMA emiten meraih skor ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) tertinggi dalam penilaian terhadap 100 emiten berkapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mayoritas menyasar Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ahli tata kelola dari RSM Indonesia Angela Simatupang mengatakan kelima emiten yang meraih skor tertinggi ialah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan skor 109,61, PT CIMB Niaga Tbk dengan skor 109,83, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan skor 105,63, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk berskor 104,72, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan skor 100,29.

"Capaian itu mendorong peningkatan peringkat ACGS Indonesia, dari rata-rata nilai 62,88 per 2015 menjadi 70,59 per 2017. Hasil penilaian ini juga mencerminkan praktik tata kelola emiten di Tanah Air makin membaik," ujar dia dalam media briefing, di Jakarta, senin (9/7).

Dari kelima public listed companies (PLC) yang memiliki skor di atas level 100 itu, empat di antaranya memiliki kapitalisasi pasar di bawah Rp50 triliun. "Jadi bukan semata karena market-nya besar, tapi penilaian lebih lantaran disclosure-nya baik. Penilaiannya memang mengutamakan aspek transparansi, bagaimana tata kelola dipengaruhi manajemen perusahaan. Bukan hanya dari ukuran perusahaan," terang Angela.

Di satu sisi, dukungan regulasi dari pemerintah berdampak positif pada tata kelola perusahaan berstatus PLC. Pemerintah telah mengambil kebijakan strategis untuk memperbaiki tata kelola perusahaan.

Angela melanjutkan penilaian peringkat ACGS Indonesia itu dilakukan RSM Indonesia sebagai domestic ranking bodies yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penilaian corporate governance atas 100 emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar itu sudah mewakili 86,3% dari total kapitali-sasi pasar BEI per 31 Maret 2017.

"Peringkat ACGS Indonesia akan digabungkan dengan peringkat ACGS dari tiap negara. Ini diumumkan Asian Development Bank (ADB) pada triwulan III 2018. Setiap expert coporate governance dan domestic ranking bodies di setiap negara melakukan assesment, setelah ditunjuk otoritas pengawas jasa keuangan (financial service authority) di tiap negara."