Pemerintah Tidak Akan Ubah Postur APBN 2018

MENTERI Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengubah postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Pasalnya, postur APBN 2018 dinilai sudah cukup baik. Hal tersebut akan segera disampaikan kepada anggota dewan pada pekan depan.

"Karena postur APBN cukup baik dan tidak mengalami deviasi yang besar dari sisi jumlah penerimaan negara dan jumlah belanja negara, dan defisitnya lebih kecil dari yang direncanakan, maka Bapak Presiden menyampaikan bahwa untuk APBN 2018 ini kita tidak melakukan APBN Perubahan," kata Sri Mulyani usai ratas, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (9/7).

Dari sisi makro ekonomi, pertumbuhan semester I diperkirakan 5,1%. Sementara itu, dari sisi penerimaan perpajakan semester I, PPn non migas tumbuh 14,9%. "Itu lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang tumbuhnya hanya 6%. Tahun 2016 hanya tumbuh 7%," tambahnya.

Adapun penerimaan perpajakan yang berasal dari PPn, kata Sri Mulyani, tumbuhnya hampir sama dengan tahun lalu, yaitu 13,6%. Sedangkan tahun 2016, PPn tumbuh negatif.

Dari sisi bea dan cukai, lanjutnya, penerimaan tumbuh 16,7%. Persentase tersebut adalah pertumbuhan penerimaan bea an cukai yang tertinggi sejak tiga tahun terakhir. "PPh migas kita meningkat 9% dibandingkan tahun lalu yang pertumbuhannya negatif 69% dan 2016 negatif 40%," lanjutnya.

Dari sisi perpajakan, ungkap Sri Mulyani, mendapatkan hal positif. Pasalnya, ada peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. "SPT pribadi naik 14% dan SPT badan tumbuh 11,2%," terangnya.

Dari sisi penerimaan negara bukan pajak, ia menuturkan bahwa penerimaan sumber daya alam migas mengalami peningkatan cukup tinggi, yaitu tumbuh 47,9%. Selain itu, dari sisi belanja baik yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) atau non K/L pun mengalami peningkatan.

"Untuk semester I ini seluruh Kementerian/Lembaga telah membelanjakan mendekati 35%. Ini adalah tingkat belanja yang baik atau lebih baik dibandingkan tahun lalu yang hanya 33% penyerapannya," katanya.

Sementara itu, realisasi belanja non K/L, terutama dikaitkan dengan subsidi dan pembayaran bunga utang, mencapai 43,9%. Persentase tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang hanya 41%.

Dari sisi transfer ke daerah, Sri Mulyani menjabarkan sebesar 50,3% telah dibelanjakan. Menurutnya, persentase tersebut sedikit lebih kecil dibandingkan tahun lalu yang capai 51%. Hal itu disebabkan pada tahun lalu pemerintah melakukan pembayaran dana bagi hasil.

"Untuk dana desa terjadi kenaikan. Kita telah membelanjakan mendekati 60% dari total anggaran Rp 60 triliun. Ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang 57," terangnya.

Dalam laporan semester APBN tahun ini, defisit anggaran juga mengalami penurunan. "Ini untuk pertama kali semenjak 4 tahun terakhir, realisasi defisit mengalami penurunan yakni Rp 110 triliun, lebih kecil dibandingkan tahun lalu yang posisinya Rp 175 triliun," kata Sri Mulyani.

Melihat postur APBN tersebut, ia pun menegaskan bahwa pemerintah terus berusaha membuat APBN menjadi sehat dan kredibel. "Hasil semester I ini mengkonfirmasikan, pemerintah sangat berhati-hati dan sangat prudent di dalam menjaga APBN 2018" pungkasnya. (OL-4)