Sektor Retail Terpukul oleh Kebijakan Pemerintah

RAPOR merah pemerintahan Jokowi-JK dalam bidang perekonomian kembali disuarakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Satria Hamid Ahmadi. Dia menilai bahwa sektor perdagangan retail sangat terpukul dengan negatifnya semua indikator dari perekonomian yang menyebabkan turunnya daya beli dimasyarakat.

"Sangat tidak puas karena kita bisa melihat indikator indikator ekonominya tidak sesuai dengan target dan apa yang diharapkan. Harga merambah naik tidak terkendali kemudian diperparah lagi dengan daya beli yang makin melemah akibat terdepresiasinya nilai rupiah terhadap dolar. Mau tidak mau ini sangat mempengaruhi daya beli masyarakat dan ini sangat terasa pengaruhnya di ritel," keluh Satria.

Dia mengungkapkan bahwa hal seperti ini tidak dirasakan pada pemerintahan sebelumnya. Karena itu dia mendesak pemerintah untuk menyelesaikan persoalan yang ada secepatnya. Penurunan daya beli masyarakat sudah sangat signifikan bahkan sudah mendekati 20% dibandingkan tahun lalu dan sudah tidak bisa dipungkiri lagi dampak penurunannya.

"Ini sudah masalah serius, dalam arti, kalau tidak ada langkah stimulus kami mengkhawatirkan akan semakin memburuk bagi pemerintahan sendiri. Kami di sektor riil yang berada di hilir yang berhubungan langsung dengan masyarakat," jelas Satria.

Satria menerangkan ada banyak kebijakan yang diambil pemerintah yang memang tidak selaras dengan bahasa pasar. Mulai dari isu kenaikan tarif listrik baik subsidi dan nonsubsidi yang sudah naik, juga kelangkaan elpiji 3 kg hingga harga BBM yang memberikan pengaruh langsung.

"Kita ingin menjadi satu bagian dari mata rantai dunia, tetapi jangan sampai negara lain sudah menemukan formulasi kebijakan ekonomi yang tepat dan Indonesia terlambat untuk bisa bangkit. Itu yang kami khawatirkan dari pelaku usaha. Saat ini pemerintahannya sudah dipimpin dari pilihan rakyat dan menteri yang sudah cakap di bidangnya tetapi kenapa hasilnya malah tidak seperti yang diharapkan oleh masyarakat," tegas Satria.

Dengan hampir semua indikator ekonomi mengalami perlemahan, para pelaku usaha saat ini menjadi lebih traumatis berkaca pada pengalaman yang lalu di tahun 1998 di mana Indonesia terlambat untuk melalukan recovery dibandingkan negara tetangga. Dia berharap situasi saat ini tidak dianggap enteng oleh pemerintah. "Jangan kita berasumsi bahwa ini adalah akibat perekonomian global. Kita harus mempunyai formulasi kebijakan ekonomi sendiri agar situasi ini tidak berlarut-larut," tegasnya.

"Kebijakan pemerintah selama ini hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, untuk itu harus dibuat strategi ekonomi yang lain agar tidak berlarut dan tidak menimbulkan gejolak dimasyarakat," pungkas Satria. (Q-1)