Kementerian PUPR Garap Proyek Infrastruktur di Timor Leste

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan menggarap proyek infrastruktur di Timor Leste sebagai tindak lanjut dari kerja sama kedua negara melalui nota kesepahaman yang ditandatangani sejak 22 Maret 2011 yang lalu.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan penyedia jasa konstruksi Indonesia telah mengikuti lelang dan melaksanakan pekerjaan dengan total nilai kontrak sekitar US$344,212 juta.

“Proyek-proyek ini dikerjakan oleh 11 kontraktor dan 4 konsultan Indonesia,” ujarnya seusai menerima kunjungan kerja Menteri Pekerjaan Umum, Transportasi, dan Komunikasi Timor Leste Gastao Franscisco de Sousa di Jakarta, Jumat (10/4).

Sebelas kontraktor Indonesia antara lain PT Wijaya Karya, PT Duta Graha Indah, PT Pulau Mas Utama, PT Sasmito, PT Daya Mulia Turangga, PT PP, PT Brantas Abipraya, PT Waskita Karya, PT Pandaman Putra Utama, PT Warisila Indonesia, dan PT Bimavi.

Proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh kontraktor Indonesia di Timor Leste antara lain pengerjaan perawatan jalan seksi Batugade-Maliana dengan nilai kontrak US$7 juta, konstruksi jembatan Comoro I dan II senilai US$17,7 juta, pembangunan gedung kementerian keuangan di Dili senilai US$21 juta, pengerjaan jalan Tibar-Gleno sebesar US$29 juta, rehabilitasi irigasi Raiberre fase I senilai US$2,5 juta, dan pembangunan power plant Hera senilai US$15 juta.

Lebih lanjut, Basuki menambahkan juga terdapat proyek pengerjaan Bandara Oekusi yang dikerjakan oleh PT Wijaya Karya senilai US$75 juta dan Bandara Suai yang dikerjakan oleh PT Waskita karya senilai US$67 juta, serta beberapa proyek konstruksi lainnya.

Basuki mengatakan, banyak negara lain yang juga mengincar untuk menggarap proyek infrastruktur di Timor Lesta. “Sebenarnya kompetitor terbesar kita untuk menggarap peluang konstruksi di Timor Leste adalah dari Tiongkok. Tapi pemerintah sana lebih memilih kita untuk melakukan pengerjaan,” tandasnya.

Selain melakukan pengerjaan konstruksi, kementerian PUPR juga membantu dalam penyusunan legislasi, standar dan norma, serta prosedur manual di bidang infrastruktur. Kemudian, kementerian PUPR juga mengirimkan beberapa tenaga ahli ke Timor Leste. “Dari tahun 2011 hingga sekarang kita telah mengirim sebanyak 18 orang tenaga ahli untuk diperbantukan di National Development Agency Timor Leste.”

Basuki juga mengatakan jumlah tenaga kerja teknis Indonesia yang terlibat dalam pengerjaan infrastruktur di Timor Leste baik ahli maupun terampil sekitar 1000 orang. “Nantinya para kontraktor dan jasa konstruksi juga dapat membina para kontraktor di Timor Leste dengan membentuk joint venture ataupun joint operation dan juga pelatihan-pelatihan,” jelas Basuki.

Kementerian PUPR juga membantu proses penyusunan keorganisasian di Kementerian PU, Transportasi, dan Komunikasi Timor Leste.

“Kontraktor kita punya peluang besar di sana, selain juga ada unsur politisnya untuk menjalin perdamaian kedua negara.”

Selain menggarap proyek konstruksi di Timor Leste, Kementerian PUPR beserta perusahaan konstruksi dalam negeri juga melakukan pengerjaan proyek di Fiji.

Di kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum, Transportasi, dan Komunikasi Timor Leste Gastao Franscisco de Sousa mengatakan pihaknya juga berharap dapat selesai membangun pelabuhan dalam dua tahun senilai US$79,8 juta melalui kerja sama ini.

“Kita sedang giat-giatnya membangun infrastruktur kita sebagai negara yang belum lama merdeka. Infrastruktur yang serius kita garap berupa infrastruktur dasar seperti air, jalan, dan jembatan,” ujarnya.

Gastao mengatakan anggaran infrastruktur yang dialokasikan pemerintahnya sebesar USD 500 juta atau sekitar 50% dari total anggaran belanja pemerintah Timor Leste. “Kita berharap kerja sama ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kami dan bukan hanya untuk pemerintah saja, tapi juga kepada sektor swasta kami.” (Q-1)