Pemerintah Sukses Redam Inflasi

BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi sepanjang Juni 2018 atau selama periode Lebaran sebesar 0,59%. Angka ini terendah sejak Lebaran pada 2012 silam.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, capaian inflasi yang relatif terkendali di tengah momentum Lebaran, merupakan buah kebijakan antisipatif pemerintah berikut Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas harga, terutama bahan pokok strategis.

Untuk diketahui, berdasarkan data BPS, inflasi saat Lebaran 2017 yang juga jatuh pada Juni, angkanya sebesar 0,69%. Adapun tingkat inflasi Lebaran 2016 yang terjadi Juli diketahui sebesar 0,69%. Sementara itu, capaian inflasi Lebaran 2015 yang jatuh pada Juli tercatat 0,93%. Tren inflasi Lebaran yang relatif tinggi juga terjadi pada Juli 2014 sebesar 0,93%. Agustus 2013 bahkan mencapai 1,12% dan Agustus 2012 sebesar 0,95%. "Kalau dibandingkan posisi Lebaran pada tahun-tahun sebelumnya, inflasi Lebaran 2018 ini terendah sejak 2012," ujar pria yang akrab disapa Kecuk ini.

Lebih jauh dia mengungkapkan, dari kelompok pengeluaran, inflasi Juni 2018 dipicu kenaikan tarif angkutan udara dan tarif angkutan antarkota. Selain itu, kenaikan harga ikan segar dan daging ayam ras, berikut kenaikan tarif sewa rumah, juga ikut berkontribusi. "Adapun penghambat laju inflasinya dari penurunan harga telur ayam, cabai merah, beras, emas dan perhiasan," jelasnya.

Kecuk memaparkan terdapat dua indeks kelompok pengeluaran yang memicu inflasi Juni tahun ini. Andil tertinggi berumber dari kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,26% (lihat grafik). "Tren inflasi yang terkendali dengan melihat apa yang terjadi sepanjang Januari-Juni 2018, perlu dijaga. Kami yakin sampai akhir tahun inflasinya akan terjaga dan sesuai target," tandasnya. Dalam APBN 2018, pemerintah memproyeksikan tingkat inflasi 2018 sebesar 3,5%.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi mengungkapkan, stabilnya inflasi tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan ketika Ramadan dan Lebaran. "Pasokan kami siapkan sejak dua sampai tiga bulan sebelumnya. Produksi tentunya juga kami upayakan meningkat sampai 30%," ujarnya.

Sementara itu, ekonom Indef Bhima Yudistira menilai pemerintah tetap harus mewaspadai pergerakan harga bahan bakar minyak (BBM) khusus atau nonsubsidi dan gejolak harga pangan, karena dapat memicu kenaikan inflasi. "Prediksinya inflasi semester II 2018 akan merangkak naik karena harga BBM nonsubsidi semakin mahal akibat fluktuasi harga minyak mentah dunia," ujar dia.

Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) baru saja menyesuaikan harga BBM khusus, yakni Pertamax Series dan Dex Series per 1 Juli 2018. BUMN energi tersebut memastikan tidak terjadi kenaikan harga BBM jenis premium, solar, dan pertalite. Penyesuaian harga BBM jenis Pertamax Series dan Dex Series yang dilakukan berdasarkan wilayah ini, menurut Bhima, dapat mendorong inflasi. Selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah yang masih di atas level 14.300 per dolar AS, juga dapat menciptakan imported inflation. "Ke depan, pemerintah harus memastikan kecukupan (alokasi) subsidi BBM dan listrik agar tidak ada tambahan beban kenaikan harga BBM dan listrik sampai akhir tahun," ujar dia.

(Pra/E-2)