Rini Sebut Divestasi 51% Saham Freeport Rampung, Tinggal Finalisasi Dokumen

MENTERI BUMN Rini Soemarno menegaskan proses negosiasi terkait divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia sudah final dan nilai seluruhnya mencapai U$$4 miliar. Tahap selanjutnya penyelesaian dokumen di Kementerian Keuangan.

"Negosiasi (divestasi 51 %s saham PT Freeport Indonesia) telah selesai, tinggal ada beberapa finalisasi dokumen salah satukan mereka minta stabilitasi investasi supaya ada dokumen-dolumen yang salah satu penekanannya pada apa namanya kalkulasi investasi itu jelas," terang Rini di sela acara halal bilhalal di rumah dinasnya, Patraland, Jakarta. Sabtu (30/6).

Rini menjelaskan harga keseluruhan dari 51% saham PT Freeport Indonesia telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo pada awal Juni. Kemudian berdasarkan hasiil final negosiasi, nilainya ditetapkan hampir menyentuh U$$4 miliar.

"(Harga 51% saham PT Freeport) final negosisasi terakhir 3 hampir US$4 billion, antara US$3,5 ke US$4 billion. Ini masih finalisasi kita sudah agree tetapi kita enggak mau ngomong karena kita belum tanda tangani (seluruh dokumen karena masih ada dokumen yang tengah dituntaskan di Kementerian Keuangan), dalam dua minggu ke depan diharapkan rampung," ujarnya.

Menurut dia, manajemen perusahaan PT Freeport Indonesia akan dilakukan melalui skema joint venture. Tepatnya, penanganan operasi pertambangan akan ditangani Freeport McMoran, selebihnya oleh konsorsium Inalum.

"Mengenai operasi kita menyadari kita kurang tapi yang lain kebersamaan jadi join vanture. Itu supaya ke depan operasi ini jalan terus dan harus memberikan benefit kepada pemegang saham maupun masyarakat setempat dan menekankan CSR supaya harus lebih aktif," paparnya.

Keputusan atas skema tersebut, lanjut Rini, merupakan hasil musyawarah antara petinggi Freeport McMoran dan PT Inalum. Melalui pengelolaan tersebut diharapkan seluruh kegiatan bisnis PT Freeport Indonesia lebih transparan dan profesional.

"Dari sananya (Freeport McMoran) juga menekankan bagaiamna menjaga supaya tidak mengintervensi pemerintah dan dapat dikelola secara terbuka," tutupnya. (OL-1)