Merapat Demi Target Sejuta Rumah

TARGET besar pemerintahan Joko Widodo untuk menyediakan satu juta unit rumah tahun ini tidak akan paripurna tanpa peningkatan sinergi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, juga antardaerah. Sinergi itu diharapkan mampu mempermudah sekaligus mendukung stakeholder properti sebagai mitra strategis pemerintah dalam mempercepat realisasi program tersebut.

Hal itu dilontarkan Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Eddy Hussy dalam pidato perayaan HUT ke-43 REI di Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (21/3).

"Kami mendukung dan optimistis program sejuta unit rumah bagi MBR akan bisa dikejar. Namun, kami juga minta pemerintah sebagai regulator betul-betul memiliki political will yang jelas terkait dengan penyediaan hak bermukim sesuai dengan amanat konstitusi," ujar Eddy.

Ia menyebutkan selama ini hambatan-hambatan dari sisi regulasi kerap memperlambat gerak pengembang dalam membangun hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). "Sinkronisasi regulasi diharap akan memacu percepatan penyediaan rumah bagi MBR."

Ketua DPD REI Kalimantan Barat Sukiryanto mengamini regulasi masih menjadi salah satu kendala utama dalam pengembangan rumah menengah bawah di daerah, selain infrastruktur. Ia mencontohkan perizinan untuk proyek rumah bersubsidi masih sering disamakan dengan proyek komersial. Tidak hanya mahal, prosesnya pun lama. Dari pengalaman Sukiryanto, ia pernah harus menunggu satu tahun untuk mendapatkan IMB. "Target pemerintah boleh saja besar, tapi tolong kami diberi kemudahan regulasi, seperti per­izinan dan penyertifikat­an, juga kemudahan pembiayaan dan infrastruktur," pintanya.

Plt Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Syarief Burhanuddin menyebut sebetulnya sudah ada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32/2010 yang mengatur agar pemerintah daerah memberi kemudahan izin mendirikan bangunan (IMB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) untuk rumah-rumah bersubsidi.

"Kita sedang berdiskusi dengan Kemendagri untuk bisa memperkuat aturan itu. Baru dikaji apakah misalnya perlu diberikan reward and punishment kepada pemda," ucap Syarief.

Optimalkan lahan idle
Pada bagian lain, Menteri PU dan Pera Basuki Ha­dimuljono menegaskan lagi pemerintah akan memberi bantuan uang muka tunai Rp4 juta bagi setiap konsumen fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), di samping menurunkan bunga FLPP menjadi 5%. Dana untuk itu diambil dari anggaran Kementerian PU dan Pera untuk akselerasi program satu juta rumah sebesar Rp8,1 triliun.

"Kami harapkan April ini sudah bisa cair setelah DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) keluar. Program itu sudah pasti, tinggal menunggu DIPA saja," jelasnya.

Terkait dengan penyediaan lahan untuk pembangunan rumah sederhana tapak dan rusunami dalam program tersebut, Basuki mengungkapkan akan mengoptimalkan tanah-tanah aset Kementerian PU yang idle (menganggur). Pengembangan lahan diprioritaskan untuk dise­rahkan ke Perumnas, tapi bisa juga untuk dikerjasamakan dengan pengembang swasta. "Jumlah lahannya saat ini baru dinventarisasi. Yang jelas sudah dalam perencanaan untuk lahan kami di Surabaya sekitar 11 hektare dan Makassar," kata dia.

Adapun Direktur Utama BTN Maryono mengaku pihaknya mendukung prog­ram satu juta rumah yang akan dilansir April nanti. BTN, kata dia, telah mendahului dengan memberi kemudahan uang muka hanya 1% untuk konsumen FLPP pembeli unit rumah susun sejak 1 Maret lalu. "Namun, untuk daerah-daerah yang sesuai persyaratan jumlah penduduk tidak diarahkan untuk membangun rusun, fasilitas itu akan diberikan ke rumah tapak." (E-2)

punto@mediaindonesia.com