Penggunaan Teknologi Bantu Petani Indonesia

(E-1)
28/6/2018 01:45
Penggunaan Teknologi Bantu Petani Indonesia
(ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)

TEKNOLOGI menjadi keharusan bagi dunia pertanian Indonesia agar bisa unggul dan meningkatkan produktivitas hasil pertanian.

Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jenderal (Purn) Moeldoko mengatakan rendahnya penggunaan teknologi  menjadi salah satu kelemahan dunia pertanian Indonesia yang perlu dibenahi.

“Dalam ajang Asian Agriculture and Food Forum (ASAFF) ini diharapkan terjadi transfer teknologi guna meningkatkan hasil produk pertanian kita,” kata Moeldoko di Jakarta, Rabu (27/6).

Harus diakui bahwa karena masih ada kelemahan dalam bidang pertanian, Indonesia masih harus mengimpor beberapa komoditas yang harusnya bisa dipenuhi dari dalam negeri.

Pemerintah telah berkomitmen untuk mengurangi besaran impor pangan dari tahun ke tahun, dan untuk itu sektor pertanian terus dibenahi.

“Suatu negara harus berdaulat atas pangannya. Apalagi kita memiliki keunggulan rempah-rempah dan buah tropis yang hanya dimiliki beberapa negara Asia Tenggara. Karena itu, produk unggulan perlu diperkenalkam ke dunia,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan itu.

Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Beni Pasaribu mengatakan dunia pertanian Indonesia harus dimajukan dengan cara melakukan korporatisasi terhadap para petani.

Model korporatisasi produk sawit bisa menjadi contoh untuk menyejahterakan para petani yang menanam padi di sawah.

“Jadi masalah kita kan adalah petani kita memiliki lahan yang sempit. Bisa tidak lahan ini disatukan sehingga bisa diolah menggunakan traktor. Jadi petaninya disatukan melalui koperasi. Koperasi inilah yang akan mengurus hasilnya kepada korporasi seperti BUMN,” jelasnya.

Dengan skema korporatisasi itu, produk padi tidak hanya diserap untuk kebutuhan pangan, tapi juga diolah untuk produk lain seperti tepung.

Selain itu, program penelitian dan pengembangan bibit tanaman pangan perlu lebih ditingkatkan. Pusatnya tidak harus bersandar  di Kementerian Pertanian, tapi di lembaga-lembaga penelitian yang dimiliki kampus dan swasta. (E-1)  

 





Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Dedy P
Berita Lainnya