Presiden ke Jepang dan Tiongkok untuk Pastikan Investasi

HINGGA penutupan pekan lalu, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih di kisaran 13 ribu. Presiden Joko Widodo mengakui pelemahan rupiah merupakan sinyal bahwa pemerintah mesti melakukan perbaikan ekonomi.

"Ini sinyal kita harus memodernisasi ekonomi kita," ujar Jokowi sebelum memulai kunjungan kenegaraan ke Tiongkok dan Jepang, di Bandara Halim Perdanakusuma, kemarin.

Presiden mengatakan kunjungan ke dua raksasa ekonomi Asia tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan dengan PM Jepang Shinzo Abe dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di KTT APEC lalu. Selain itu, "Jepang ialah investor terbesar kedua di Indonesia dan potensi Tiongkok sangat besar untuk melakukan investasi skala besar di Indonesia selama 10 tahun terakhir," papar Kepala Negara.

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukkan pada 2014 realisasi investasi dari Jepang mencapai US$2,7 miliar (sekitar Rp35 triliun, atau lebih dari 11% dari total realisasi investasi asing di Indonesia pada 2014 yang mencapai Rp307 triliun). Angka tersebut hampir separuh dari investasi asal Singapura di Indonesia pada 2014 yang mencapai US$5,8 miliar.

Kepala BKPM Franky Sibarani bahkan memaparkan sepanjang Oktober 2014 hingga 12 Maret 2015 ada 19 minat serius dari investor Jepang untuk berinvestasi di Indonesia dengan nilai US$8,9 miliar. "Melalui baik kantor perwakilan di Tokyo maupun marketing officer BKPM wilayah Asia, telah terjalin komunikasi intensif. Beberapa dari 19 perusahaan itu akan bertemu dengan Bapak Presiden," ungkap Franky dalam siaran persnya.

Data BKPM pun menunjukkan investasi dari 'Negeri Tirai Bambu' itu terus meningkat. Selama Oktober 2014-19 Maret 2015 tercatat ada permohonan perizinan investasi dari Tiongkok senilai US$13,66 miliar, jauh lebih tinggi daripada periode yang sama tahun lalu senilai US$2,6 miliar.

Presiden Jokowi bersama Ibu Negara Iriana Widodo melakukan kunjungan kenegaraan pada 22-28 Maret dengan didampingi Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Kepala BKPM Franky Sibarani, Menlu Retno Marsudi, dan Menteri BUMN Rini Soemarno.