Menkeu Lantik Dirjen Perimbangan Keuangan Baru

MENTERI Keuangan Sri Mulyani resmi melantik Astera Primanto Bhakti sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan yang baru. Astera menggantikan Budiarso Teguh Widodo yang memasuki masa pensiun.

"Saya sampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada Pak Boediarso yang sudah memasuki masa purna bhakti. Pak Boediarso identik sebagai kamus hidup mengenai APBN dan APBD di Republik Indonesia. Begitu berharganya apa yang telah dilakukan, tidak hanya untuk Kementerian Keuangan, namun juga untuk negeri ini," ujar Sri Mulyani dalam seremoni pelantikan, Selasa (26/6).

Ani, sapaan akrabnya, berharap kemampuan dan pengalaman mengelola keuangan negara dapat diwariskan melalui wadah Widyaiswara. Seperti diberitakan, Widyaiswara merupakan pejabat fungsional yang dilantik untuk mendidik, mengajar dan melatih PNS pada lembaga pendidikan dan pelatihan di bawah naungan pemerintah.

"Saya ingin Pak Boediarso memanfaatkan seluruh pengalaman, pengetahuan dan berbagi informasi detil. Apa yang selama ini ditekuni untuk terus disumbangkan kepada seluruh Republik Indonesia. Tentu Widyaiswara adalah salah satu jalurnya. Namun saya menginginkan banyak cara lain untuk bisa membagikan berbagai pengalaman," tuturnya.

Terhadap Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan yang baru dilantik, dia berpesan agar tidak hanya melakukan penyesuaian dengan cepat, namun tepat. Dia pun meminta Astera Primanto untuk membuat pemetaan mengenai berbagai isu strategis di ranah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

Mengingat DJPK dibentuk dengan semangat reformasi, maka perlu dipahami nafas desentralisasi dan otonomi yang memberikan kewenangan anggaran kepada daerah. Desentralisasi fiskal menjadi instrumen penting di mana pemerintah menyalurkan sepertiga belanja negara melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang mencapai Rp 766,19 triliun. Peranan TKDD, sambung dia, semestinya menekan kesenjangan pembangunan di daerah.

"Banyak harapan masyarakat bahwa dengan desentralisasi dan otonomi, rakyat akan mampu mendapatkan pelayanan dan perbaikan dari sisi pelayanan umum dan kinerja pemerintah daerah. Dalam praktik desentralisasi masih ada kepala daerah yang belum mampu melaksakan semangat reformasi," imbuh Ani.

Tidak hanya itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia mengingatkan Astera Primanto agar tidak terjebak dalam pusaran korupsi. Apalagi belakangan marak terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pejabat yang terbukti menyalahgunakan wewenang. Astera Primanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan kemudian diganti Rionald Silaban. (OL-1)