Tiongkok Ramaikan Persaingan Industri EPC

Pemerintah perlu memberikan dukungan terhadap perusahaan lokal di bidang industri enjinering, pengadaan barang, dan konstruksi atau EPC. Pasalnya, saat ini industri EPC tengah menghadapi tantangan serius dari Tiongkok yang tengah gencar melakukan ekspansi usaha di Indonesia.

''Dulu kita bersaing dengan perusahaan-perusahaan EPC Eropa, Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Saat itu kita masih bersaing dan terbukti pernah menang tender di Malaysia. Namun, saat ini perhatian kita tertuju pada Tiongkok yang kini menjadi pesaing utama,'' ungkap Direktur Utama PT Rekayasa Industri (Rekind) Firdaus Syahril dalam media gathering di Jakarta, akhir pekan lalu. Ikut hadir pula dalam acara itu para direktur perusahaan tersebut.

Menurut Firdaus, kekayaan sumber daya alam Indonesia yang berlimpah menjadi pemicu bagi Tiongkok untuk melebarkan sayap usaha mereka ke Indonesia. Sebab, Indonesia amat membutuhkan pembangunan industri dan infrastruktur berskala berat dan besar.

Kendati begitu, lanjut Firdaus, PT Rekind sebagai perusahaan milik pemerintah atau BUMN, optimistis bisa bersaing dengan industri EPC Tiongkok dalam pembangunan unit bisnis strategis (SBU) seperti pembangkit listrik, geothermal, ladang minyak di pantai dan lepas pantai, industri pupuk, industri kelapa sawit, industri semen, hingga pada pembangunan pabrik petrokimia.
''Ini terbukti ketika kami tidak hanya mampu membangun di dalam negeri tetapi juga hasil usaha kami telah terwujud di Malaysia dan Brunei Darussalam,'' tutur Firdaus.

Sekarang ini, Firdaus menjelaskan setidaknya PT Rekind menggarap 15 proyek industri besar yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu sebanyak 10 proyek diantaranya sudah selesai 100%.

Ia menjelaskan dari segi kemampuan perusahaan, PT Rekind juga bisa bersaing di pasar dalam negeri dan regional antara lain terlihat dari revenue perusahaan pada 2014 yang mencapai Rp11,2 triliun, sementara keuntungan sebelum pajak sebesar Rp375 miliar.

PT Rekind merupakan perusahaan yang didirikan pemerintah Indonesia pada 1981 dengan misi meningkatkan kemandirian bangsa  dalam bidang EPC untuk mendukung pembangunan industri dan infrastruktur nasional. (Tlc/H-2)