Pemerintah harus Jalankan Kebijakan Paralel untuk Elpiji

MENANGGAPI kembali naiknya harga elpiji, Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan kenaikan harga tersebut bergantung dari keputusan pemerintah dan pemerintah hanya sebagai pelaksana.

Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah harus menerapkan kebijakan paralel antara penyediaan elpiji dengan pembangunan infrastruktur gas kota.

"Harga energi memang akan terus naik dan elpiji tetap dibutuhkan sambil menanti jaringan pipa dibuat. Jadi harus dilakukan kebijakan paralel di mana keamanan pasokan elpiji tetap harus dijaga keberlanjutannya tetapi untuk jangka menengah-panjang pengembangan gas kota tetap harus berjalan. Nantinya bila keduanya sudah tersedia maka masyarakat yang akan menentukan pilihannya yang paling murah," terang Komaidi.

Lebih lanjut Komaidi mengungkapkan bahwa gas kota kendalanya berada di infrastruktur, baik transmisi maupun distribusinya tidak mudah dibangun terutama untuk wilayah kota yang sejak awal tidak masuk dalam perencanaan menggunakan gas. Hal tersebut akan berdampak kepada sulitnya masuk ke wilayah perumahan dan tentunya hal ini terkait dengan pembebasan lahan sebab pipanya harus ditanam dalam tanah.

Dikatakan, pembangunan gas kota masih sangat dimungkinkan di wilayah selain Jakarta terutama ke wilayah timur Indonesia. Penggunaan elpiji di wilayah timur menjadi mahal disebabkan panjangnya rantai distribusi. Karena itu kawasan tersebut sangat cocok menggunakan gas kota sebab masih memiliki sumber gas yang banyak dan akan lebih efisien.

"Saat ini momentumnya bagus dengan adanya pengalihan subsidi BBM. Seharusnya salah satu pemanfaatan dana tersebut adalah mengembangkan jaringan infrastruktur gas kota. Dengan membangun gas kota otomatis pengurangan subsidi BBM tidak temporer sehingga dalam jangka panjang jauh lebih aman, sebab masyarakat akan beralih ke gas yang lebih murah," tukas Komaidi.

Sementara itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendorong agar pemerintah membuka peluang kepada swasta untuk bermain di pasar elpiji.

"Memang harusnya masyarakat jangan hanya dipasok dengan elpiji, karena dengan harga yang terus naik, konsumen tidak punya pilihan dan terkesan monopolistik," ujar ketua YLKI Tulus Abadi.

Tulus mengungkapkan dengan dilepasnya harga elpiji 12 kg sesuaii harga keekonomian pasar, sudah semestinya pasokan elpiji tidak lagi dimonopoli oleh Pertamina.

"Pemerintah harus membuka kran pemain elpiji lain selain pertamina. Karena sudah harga keekonomian, pemerintah harus buka kran untuk pemain lain, lebih fair dan kompetitif," usulnya.

Terkait sikap Pertamina yang menaikkan harga elpiji 12 kg tanpa pemberitahuan, Tulus mengungkap hal tersebut melanggar etika dan UU Perlindungan Konsumen. Kendati berdalih bahwa mekanisme harga elpiji 12 kg diserahkan pada pasar, menurutnya, Pertamina mestinya membuat pengumuman dulu sebelum menaikkan.

Melambungnya harga elpiji ini dinilai Tulus juga berdampak pada migrasi pengguna elpiji 12 kg ke elpiji 3 kg yang masih disubsidi. Tulus menambahkan pemerintah mesti membuat mekanisme untuk membendung migrasi tersebut agar subsidi tepat sasaran.

Pemerintah juga menurutnya harus mendorong program gas kota yang lebih murah agar konsumen punya pilihan yang lebih baik ketimbang elpiji eceran.

"Kalau untuk gas kota, pertamina juga mesti didorong untuk bermain disana. Supaya masyarakat punya alternatif yang lebih murah," pungkasnya.  (OL-3)