BI-OJK Diminta Berkoordinasi

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengingatkan pentingnya koordinasi antara Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar bunga kredit tidak ikut mengalami kenaikan seiring dengan penyesuaian suku bunga acuan.

"Jadi ada hal-hal yang bisa dilakukan sehingga peningkatan suku bunga moneter itu tidak perlu otomatis mendorong naiknya tingkat bunga kredit," kata Darmin di Jakarta, kemarin.

Darmin tidak mempersoalkan apabila bank sentral akan kembali menyesuaikan suku bunga kebijakan atau BI 7-day repo rate, dari saat ini sebesar 4,75%, sebagai antisipasi dari kenaikan suku bunga Bank Sentral AS atau The Fed.

Meski demikian, ia mengharapkan ada koordinasi yang bisa dilakukan di antara otoritas terkait agar tingkat bunga kredit tidak ikut-ikutan mengalami kenaikan dan kinerja konsumsi domestik tetap kuat untuk mendukung stabilitas pertumbuhan.

Salah satu hal yang bisa dilakukan sebagai respons dari kebijakan yang diputuskan BI tersebut ialah meminta OJK sebagai otoritas pengawas perbankan untuk mendorong efisiensi di sektor tersebut agar tingkat suku bunga tetap bertahan.

"Bisa juga mendorong efisiensi di perbankan, artinya bisa mengupayakan biaya-biaya yang tidak efisien untuk diefisienkan. Yang bisa melakukan itu OJK," kata Darmin.

Sebelumnya, BI telah memberikan sinyal untuk menempuh kebijakan lanjutan yang pre-emptive, front loading, dan ahead the curve dalam menghadapi perkembangan baru arah kebijakan The Fed dan ECB pada Rapat Dewan Gubernur BI pada 27-28 Juni 2018.

Kebijakan lanjutan tersebut dapat berupa kenaikan suku bunga yang disertai dengan relaksasi kebijakan LTV untuk mendorong sektor perumahan.

Selain itu, kebijakan intervensi ganda, likuiditas longgar, dan komunikasi yang intensif tetap dilanjutkan. Secara keseluruhan, BI, pemerintah, dan OJK juga akan terus mempererat koordinasi untuk memperkuat stabilitas dan mendorong pertumbuhan.

 

Dilematis

Langkah BI untuk menaikkan suku bunga kebijakannya diperlukan guna menjaga nilai tukar rupiah terperosok lebih dalam. Stabilitas rupiah diperlukan guna mendukung perekonomian.

Namun, bila langkah kenaikan suku bunga kebijakan itu diikuti kenaikan suku bunga kredit di dalam negeri, itu akan memukul balik perekonomian. Para debitur akan menanggung kenaikan beban pembayaran mereka yang lebih besar dan berpotensi mengganggu kemampuan bayar mereka. Akibatnya potensi kredit macet perbankan pun bisa terkerek naik.

Kalangan bankir pun berharap agar pada RDG BI pekan depan, BI tidak melakukan terlebih dahulu keputusan menaikkan suku bunga. Para bankir berharap BI untuk mengeluarkan kebijakan yang memastikan likuiditas terjaga dan kemudahan pemberian kredit agar dampak negatif kenaikan suku bunga yang telah diambil BI dalam dua RDG bulan lalu dapat terserap.

Gubernur BI Perry Warjiyo dalam berbagai kesempatan mengemukakan bahwa BI akan tetap fokus dalam menjaga nilai tukar rupiah dan mendorong pertumbuhan. Bauran kebijakan akan diambil guna mencapai hal itu.

(Ant/E-1)