Laku Pandai dan Perlindungan Nasabah

OTORITAS Jasa Keuangan dan 4 bank telah resmi meluncurkan Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) pekan lalu.

Program Laku Pandai akan mulai dijalankan oleh empat bank yaitu BRI di Jayapura pada 27 Maret 2015, Bank Mandiri di Gowa Sulawesi Selatan pada 28 Maret 2015, BTPN di Medan pada 30 Maret 2015, dan BCA di Grobogan, Jawa Tengah, pada 6 April 2015.

Peluncuran yang dilakukan secara bergiliran dari ujung timur hingga ujung barat Indonesia menargetkan pertumbuhan nasabah dalam jumlah cukup signifikan dalam tiga hingga lima tahun  ke depan yakni 50 juta nasabah.

Jumlah ini amat signifikan guna meningkatkan angka melek keuangan yang saat ini masih berada di bawah 20%.

Di tengah gegap gempita peluncuran program Laku Pandai ini ada satu hal yang perlu dan wajib dipastikan oleh OJK yakni masalah perlindungan nasabah atau konsumen jasa keuangan.

Bisa dibayangkan bahwa para penabung di program Laku Pandai awalnya adalah orang-orang yang selama ini belum tersentuh dengan layanan keuangan. Mereka banyak yang tidak mengerti tentang hak dan kewajibannya sebagai penabung. Ketidak pahaman mereka ini bila tidak diselesaikan dengan baik saat ini akan menimbulkan bom waktu di kemudian hari.

Akan banyak timbul perselisihan antara nasabah dan agen Laku Pandai dan bank itu sendiri bila pemahaman atas hak dan kewajiban nasabah tidak disosialisasikan sedari sekarang.

Yang juga penting dipastikan oleh OJK adalah keamanan dana nasabah yang disetorkan melalui agen bank Laku Pandai. Jangan sampai ada celah sehingga agen membelokkan  dana nasabah itu bukan ke rekening miliknya.  Berkaca dari penutupan bank oleh LPS, ternyata banyak juga dana nasabah yang tidak disetorkan oleh karyawan bank ke rekening milik nasabah. Oleh karena itu memastikan dana nasabah aman merupakan tahapan penting bagi keberlanjutan program Laku Pandai.(OL-03)