BKPM Undang Investor Jepang Menanam Modal di Luar Jawa

BADAN Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengundang investor Jepang untuk berinvestasi ke luar Jawa. Pasalnya, kini pemerintah hendak mendorong pengembangan industri hilir dan bernilai tambah, akan lebih banyak terfokus di luar Jawa.

Kepala BKPM Franky Sibarani menggarisbawahi pidato Presiden Jokowi dalam acara Indonesia Business Forum, bahwa Indonesia tidak lagi melakukan ekspor bahan mentah lagi, sehingga mendorong investasi di industri hilir atau bernilai tambah.

Demikian disampaikan Franky di sela-sela pelaksanaan acara Indonesia Business Forum yang dilaksanakan hari ini (24/3) di Tokyo, Jepang.''Pesan Presiden sangat jelas, bahwa Indonesia tidak lagi mengekspor raw material, sehingga investasi yang masuk harus diarahkan ke industri hilir. Hal tersebut potensial dikembangkan di luar Jawa, karena bahan baku banyak terdapat di luar Jawa,'' kata Franky.

Data BKPM menunjukkan investasi Jepang cenderung terpusat di Jawa, di mana proporsinya mencapai 96% dari total realisasi investasi Jepang untuk periode 2010-2014 sebesar US$12,01 Miliar.

Franky menggarisbawahi pidato Presiden Jokowi yang banyak mempromosikan potensi investasi di luar Jawa, di antaranya kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri di luar Jawa. Pemerintah telah merencanakan pembangunan 15 kawasan industri hingga tahun 2019.

Sebagai contoh, KEK Sei Mangkei di Sumatera Utara dikembangkan sebagai pusat industri kelapa sawit, karet, pupuk, logistik serta kawasan pariwisata. KEK Bitung di Sulawesi Utara dikembangkan untuk industri perikanan, kelapa, tanaman obat, dan logistik.

Khusus wilayah Papua, Pemerintah juga akan mendorong pengembangan 4 kawasan ekonomi khusus beserta infrastruktur pendukungnya dengan fokus pengembangan yang berbeda. Kawasan ekonomi Merauke dikembangkan untuk sektor pertanian terintegrasi industri pengolahannya; kawasan ekonomi Sorong untuk sektor maritim terintegrasi dengan industri pengolahannya; kawasan ekonomi Teluk Bintuni untuk sektor petrokimia dan turunannya, serta kawasan ekonomi Raja Ampat untuk industri pariwisata. (Dro/E-2)