Urai Persoalan Internal Garuda, Pemerintah Bentuk Satgas

MENYIKAPI ancaman aksi mogok dari Asosiasi Pilot Garuda (APG), pemerintah bergerak cepat membentuk satuan tugas (task force) untuk mengurai persoalan yang berakar dari perubahan manajemen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Satuan tugas (satgas) mencakup lintas kementerian dan lembaga (K/L).

"Untuk mengatasi persoalan Garuda, kita sudah bentuk task force-nya. Ada Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP)," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dalam buka bersama wartawan di Jakarta, Rabu (6/6).

Satgas yang dibentuk khusus tersebut diketuai Kementerian Koordinator Kemaritiman. Fungsi utama satgas mencermati perselisihan yang terjadi antara asosiasi pilot dan korporasi.

Pemerintah dalam hal ini tidak melibatkan Garuda Indonesia maupun APG dalam struktur satgas. Dengan begitu mediasi dapat dilakukan secara netral. Dalam menyelesaikan sengketa antar dua kubu, satgas membentuk time table agar proses yang berjalan terukur.

"Dari Garuda Indonesia dan asosiasi pilot tidak kita ikutkan. Mereka nanti kita minta pendapatnya. Apa sih selisih mereka. Dari mereka juga sepakat begitu. Kita harap time table dimulai hari ini. Nanti setelah Lebaran, dari informasi yang kita koleksi kemudian dibuat kesimpulan," papar Luhut.

Kesimpulan yang diperoleh nantinya disampaikan kepada Kementerian BUMN untuk kemudian ditindaklanjuti. Dia optimistis perselisihan di internal perusahaan pelat merah dapat diselesaikan dengan baik. Menurutnya, persoalan yang terjadi imbas dari kurang baiknya komunikasi.

"Saya kira ini tidak ada masalah serius. Hanya masalah komunikasi yang kurang baik. Tadi saya sudah ketemu dengan Kapten Bintang dari APG. Mereka juga sudah bersedia dengan time table yang kita usulkan," imbuhnya.

Terkait tuntutan pergantian direksi yang dinilai APG tidak paham cara kerja dunia penerbangan, Luhut menekankan pembahasan sejauh ini belum menyentuh isu tersebut. Dalam waktu dekat, pihaknya masih mengidentifikasi masalah.

"Kita belum sampai ke situ (pembahasan tuntutan pergantian direksi). Kita masih identifikasi masalah. Nanti kita lihatlah butuh waktu berapa lama," ucap Luhut.

Setelah mengikuti rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktur Utama Garuda Indonesia Pahala Mansury meyakini pembentukan satgas dapat meredam suasa panas yang terjadi di internal perusahaan. Kehadiran satgas, kata dia, setidaknya memfasilitasi aspirasi kedua belah pihak untuk mencapai titik temu.

Pihaknya pun berharap APG tidak merealisasikan ancaman mogok kerja. Sebab, aksi mogok kerja bukan solusi tepat untuk memperbaiki kinerja perusahaan.

"Pembentukan satgas itu paling tidak akan memfasilitasi komunikasi yang mudah-mudahan akan lebih baik. Nanti juga akan dipelajari dan mendengarkan dari kedua belah pihak, baru diputuskan," kata Pahala.

Menanggapi pergerakan harga saham emiten berkode GIAA, dia menepis ancaman aksi mogok pilot memberikan sentimen negatif. Menurutnya, kinerja perusahaan terus membaik dibandingkan tahun lalu.

"Harga saham tidak bisa dilihat dari situ. Yang bisa kita lihat kinerja perusahaan terus membaik. Baik dari sisi keuangan maupun kelancaran operasional. Jadi kalau dilihat indikator-indikatornya menunjukkan adanya perbaikan," tukas Pahala. (OL-1)