LMAN Bantu Percepat Proyek Infrastruktur

HAL yang kerap kali menghambat pembangunan infrastruktur ialah persoalan lahan. Studi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menyebut, pada 2014 hambatan terbesar dalam pembangunan proyek infrastruktur ialah pengadaan lahan sebesar 44%. Namun, setelah berdirinya Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) pada Desember 2015, isu pengadaan lahan bukan menjadi persoalan utama.

"Dalam proyek infrastruktur 2014 yang disebut 40% kontribusi permasalahan di pengadaan tanah. Jadi, kalau sekarang ditanya, saya yakin itu tidak jadi faktor lagi," ujar Direktur Utama LMAN Rahayu Puspasari saat berkunjung ke Media Indonesia, Jakarta, kemarin.

Keyakinan itu, kata Rahayu, disebabkan rasio penyelesaian masalah lahan oleh LMAN telah mencapai 98%. Artinya hampir seluruh tagihan pembayaran tanah untuk proyek infrastruktur sudah diselesaikan. "Yang ditagih ke LMAN... yang tidak bisa kita bayar kita kembalikan untuk dilengkapi dokumennya. Yang bisa dibayar itu 98% lebih," tukasnya.

Rahayu mencontohkan dari proyek infrastruktur Tol Trans-Jawa, LMAN pada tahun ini telah melunasi pendanaan untuk pengadaan tanah sebesar Rp6,53 triliun. Pembayaran tanah itu dilakukan untuk proyek tol Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, Batang-Semarang, Semarang-Solo, Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono, Kertosono-Mojokerto, dan Mojokerto-Surabaya. "Sedangkan untuk Trans-Sumatra kami sudah mengeluarkan Rp3,85 triliun untuk pembebasan tanah," tukasnya.

Di tempat yang sama, Direktur Pemberitaan Media Indonesia Usman Kansong menilai apa yang dilakukan LMAN sangat krusial dalam perceparan proyek strategis nasional. Tugas LMAN berada di hulu untuk memastikan pendanaan lahan lancar. "LMAN bisa dikatakan membantu mempercepat proyek infrastruktur," ia menegaskan.