Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo meminta semua menteri dan pimpinan kementerian/lembaga terus memperbaiki akuntabilitas pengunaan anggarannya.
Akuntabilitas anggaran, jelas Presiden, merupakan pertanggungjawaban secara konstitusi dan moral kepada rakyat.
"Ini pertanggungjawaban kita kepada negara dan pertanggungjawaban secara moral kepada masyarakat. Bahwa, uang negara, uang rakyat harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan dibersihkan dari tangan-tangan kotor," ujar Presiden dalam sambutannya seusai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/6).
Presiden mengaku gembira dengan peningkatan jumlah entitas yang mendapatkan opini WTP, sedangkan jumlah entitas yang mendapat opini WDP dan TNP menurun. “Tapi, tahun 2017, masih ada dua yang TMP, saya tadi tanya dua ini siapa, KKP (Kementerian Kelautan Perikanan) dan Bakamla (Badan Keamanan Laut). Yang masih WDP dan TMP harus melakukan terobosan-terobosan sehingga lebih baik," tandasnya.
Jokowi mengingatkan kepada kementerian dan lembaga yang belum mendapat opini WTP untuk terus membenahi laporan keuangannya. Presiden juga meminta supaya setiap kementerian/lembaga menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK. Semua diminta benar-benar memerhatikan rekomendasi-rekomendasi BPK. "Sehingga yang masih mendapatkan WDP dam TMP perlu melakukan terobosan-terobosan dan upaya upaya sehingga tahun ini bisa bagus lagi," ujar Kepala Negara.
Dari 87 laporan keuangan kementerian/lembaga dan satu bendahara umum negara, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada 80 laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL). Jumlah ini lebih baik ketimbang LKKL 2016 dengan hanya 74 LKKL yang mendapatkan opini WTP.
LKKL yang mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dalam tahun anggaran 2017 sebanyak enam LKKL, sedangkan tahun 2016 masih 8 LKKL. Adapun opini tidak menyatakan pendapat atau TMP (disclaimer) diberikan kepada dua LKKL, sedangkan tahun sebelumnya masih enam LKKL. (OL-4)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved