Kendaraan Listrik Butuh Industri Baterai

KEMENTERIAN Perindustrian (Kemenperin) mempertanyakan sikap pelaku industri kendaraan listrik yang enggan mempersoalkan impor baterai untuk mengembangkan kendaraan listrik secara masif.

Menurut Kasubdit pada Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin Togu Sihombing, jika impor baterai dibuka secara masif, tidak ada bedanya antara kendaraan konvensional dan mesin pembakaran dalam (internal combustion engine/ICE) dan kendaraan listrik.

Padahal, kata Togu, pemerintah ingin menguasai teknologi baterai yang merupakan bagian kritis dari kendaraan listrik. "Kita tidak mau hanya menjadi tukang rakit," ujar Togu saat berbincang di Kantor Kemenperin, Jakarta, Jumat (25/5).

Bahkan, lanjut dia, jika baterai dibiarkan impor, industri kendaraan listrik ke depan tak akan lebih baik daripada kendaraan konvensional. Pasalnya, sekarang ini 80% komponen pada kendaraan konvensional sudah diproduksi di dalam negeri.

Sementara itu, Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kemenperin Putu Juli Ardika menyampaikan dalam peta jalan kendaraan listrik, Kemenperin menetapkan industri pendukung seperti pabrik baterai sudah tersedia pada 2022.

"Kita sedang siapkan industri pendukungnya seperti baterai, sekarang lagi mendorong kerja sama antara Posco Energy dan Antam (bangun pabrik baterai) berbahan baku nikel," ucapnya.

Selain mendorong Antam dan Posco Energy, Kemenperin juga menawarkan pembangunan pabrik baterai kepada investor asal Tiongkok dan Korea Selatan.

Sebelumnya, Direktur Teknik PT Mobil Anak Bangsa (MAB) Bambang Tri Sasongko menyampaikan pelaku industri kendaraan listrik meminta pemerintah tidak memikirkan sektor hulu lebih dulu seperti membangun pabrik baterai dalam mengembangkan kendaraan listrik. Apabila pemerintah terlalu fokus membangun pabrik baterai, industri kendaraan listrik akan tertinggal.