Tata Kelola Ekonomi semakin Baik Pascareformasi

ERA reformasi yang mulai digulirkan 20 tahun silam di negeri ini telah membawa banyak perubahan di berbagai bidang, termasuk ekonomi. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, kondisi dan situasi ekonomi di Indonesia telah berkembang pascareformasi sehingga berbeda dengan kondisi sebelum krisis moneter 1997-1998.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan bahwa sebelum reformasi tidak ada institusi pengawas sektor keuangan yang independen. “Sekarang Bank Indonesia memiliki independensi dan tujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar maupun inflasi. Mereka sekarang punya bauran kebijakan. Dulu mereka tidak punya,” ujarnya, di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, kemarin.

Sri Mulyani juga menilai di zaman reformasi terdapat mekanisme koreksi terhadap para pemilik industri perbankan dan sektor keuangan nonbank, terutama yang kondisi-nya tidak baik. Koreksi dan mekanisme pengawasan tersebut dijalankan Otoritas Jasa Keuangan. Sri Mulyani mengatakan koreksi semacam itu tidak ada karena pengawasan sektor keuangan sebelumnya terpecah antara Kemenkeu dan BI.

Dia juga menilai bahwa tata kelola pemerintah dan swasta sudah semakin transparan. Dari sisi pemerintah, pada masa sebelum reformasi defisit APBN tidak dilakukan presentasi seperti sekarang. “UU Keuangan Negara memberikan rambu-rambu mengenai jumlah defisit dan utang. Dari sisi ‘setting’, 20 tahun lalu penyelewengan dan tata kelola yang buruk bisa meluas tanpa mekanisme cek,” kata dia.

Tata kelola juga semakin transparan karena banyak institusi yang memublikasikan dari keseluruhan neracanya sebagai perusahaan terdaftar (listed company). Begitu juga dengan mekanisme nilai tukar yang dinilainya sekarang juga lebih fleksibel. “Namun, koreksi mata uang kita, walau fleksibel, masih di dalam rentang yang tetap stabil, atau dalam artian tetap terjaga.” (Cah/E-2)