Pemerintah Akan Tindak Tegas Pihak yang Memainkan Harga Beras

MASIH tingginya harga beras pascapenetapan impor membuat berbagai pihak mulai gerah termasuk Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Pada Januari silam, di saat musim panen sudah di depan mata, pemerintah memutuskan untuk melakukan impor beras sebanyak 500 ribu ton. Alasannya tidak lain untuk menekan harga beras di pasaran yang kala itu mencapai Rp11.000 per kilogram (kg).

Harga yang tinggi ketika itu diyakini karena minimnya stok cadangan beras pemerintah di gudang-gudang Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) yang sempat menyentuh 600 ribu ton, padahal, idealnya stok yang dimiliki perseroan ialah 1-1,5 juta ton.

Tetapi, sekarang, ketika impor tahap awal telah dilakukan dan sekitar 450 ribu ton beras yang didatangkan dari berbagai negara sudah masuk ke gudang-gudang Bulog, nyatanya harga komoditas pangan utama itu rata-rata masih berada di atas Rp10.000 per kg.

Dengan alasan yang sama yakni menekan harga, pemerintah pun kembali mengambil kebijakan impor beras tahap dua sebesar 500 ribu ton.

Berdasarkan data Perum Bulog, stok beras yang mereka miliki saat ini mencapai 1,295 juta ton yang terdiri dari 1,19 juta ton cadangan beras pemerintah (CBP) dan sisanya beras komersial.

"Sekarang persediaan di (Pasar Induk Beras) Cipinang sudah 41 ribu ton. Dulu Januari memang sempat 15 ribu ton. Tetapi sekarang pertanyaannya kenapa harga masih juga tinggi," ujar Amran di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Senin (21/5).

Ia pun mengimbau kepada seluruh pedagang untuk tidak mengambil untung sebesar-besarnya dengan memainkan harga yang tentu akan merugikan masyarakat sebagai konsumen.

Bahkan, ia memastikan pemerintah, bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan tidak segan untuk menindak pihak-pihak yang terbukti melakukan kecurangan.

“Bila ada yang nakal, laporkan pada kami. Tetapi harus faktual, lengkap, nama perusahaannya atau nama pedagang bila itu di tingkat pedagang,” tegas Amran. (OL-4)