Percepat BBM Satu Harga, Pertamina Gandeng Dirjen Otonomi Daerah

PELAKSANA Tugas (Plt) Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menargetkan penugasan BBM satu harga tahun ini sebanyak 67 titik akan selesai pada kuartal III 2018. Hingga saat ini, lanjut Nicke, sebanyak 4 titik lokasi BBM satu harga sudah dibangun SPBU, 9 titik dalam proses pembangunan, dan 54 titik masih menunggu perizinan dari pemerintah daerah.

"Yang 54 titik ini sudah kita evaluasi lokasinya dan memang sudah sesuai kriteria 3 T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar), perizinan dan administrasi dari Pertamina juga sudah keluar, kita (tinggal) tunggu perizinan dari Pemda," ujar Nicke usai high level meeting dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) di Kantor BPH Migas Jakarta, Rabu (16/5).

Diketahui sebanyak 67 titik BBM satu harga tahun ini tersebar di perbatasan Kalimantan, pulau terluar di Sulawesi, NTT, sebagian besar Papua, dan di perairan wilayah barat Sumatera.

Untuk mempercepat realisasi BBM satu harga pada triwulan III 2018 tersebut, Pertamina akan berkoordinasi dengan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. "Pemda kita minta dispensasi proses pembangunan paralel dengan perizinan, lalu kita percepat spesifikasi dan proses pembangunannya, kita sudah buat standar SPBU untuk BBM satu harga, dan sistemnya knock down," jelasnya

Di tempat yang sama, Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan, untuk memastikan ketersediaan BBM di daerah, khususnya di lokasi 3 T, hingga saat ini sudah ada subpenyalur BBM di 11 lokasi, yang tersebar di Maluku, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Asmat, Papua.

Selain 11 lokasi, ia mengatakan saat ini BPH Migas juga telah menerima permintaan sebagai subpenyalur yang diajukan oleh 247 Pemda. Pengajuan itu nantinya akan dibahas dengan Pertamina dan Pemda terkait yakni tentang lokasi, konsumen pengguna, dan biaya angkut BBM. "Kita akan jaga agar sub enyalur ini bisa bantu ketersediaan BBM yang tepat sasaran," pungkasnya. (E-2)