Jokowi Dorong Tingkatkan Produksi Kebun Sawit Rakyat

PRESIDEN Joko Widodo mendorong agar produksi hasil perkebunan kelapa sawit milik rakyat bisa sebanding dengan produksi milik perusahaan swasta. Karena itu, pemerintah meluncurkan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) agar produksi kelapa sawit milik rakyat meningkat hingga tiga kali lipat.

"Kita ini terlambat meremajakan (kepala sawit) sehingga kalau kita bandingkan ini yang di perusahaan swasta dengan yang dimiliki rakyat itu hasil produksinya berbeda jauh, dua kali lipat bener ngga? Inilah kenapa pemerintah sekarang melakukan yang namanya peremajaan (kelapa sawit)," kata Jokowi dalam sambutannya, di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, hari ini.

Untuk diketahui, program PSR pertama kali diluncurkan di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan pada 13 Oktober 2017 dan Serdang Bedagai, Sumatera Utara pada 27 November 2017. Riau menjadi provinsi ketiga dari program PSR ini.

Jokowi menyampaikan bahwa tahun ini pemerintah menargetkan peremajaan kelapa sawit di seluruh tanah air seluas 185 ribu hektare. Untuk Provinsi Riau, pemerintah akan memulai peremajaan kebun sawit rakyat seluas 25.423 hektare di tahun 2018.

Luasan tersebut tersebar di delapan kabupaten, yaitu Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Siak, Pelalawan, Kuantan Sengingi, Indragiri Hulu dan Bengkalis.

"Juga diberikan dana dari badan pengelola dana kelapa sawit. Setiap hektare itu Rp 25 juta. Untuk apa? Untuk tumbangkan pohon ini. Setelah tumbang lalu untuk penanaman, menyiapkan bibit kelapa sawitnya, juga pembersihannya," ucap Jokowi.

Untuk diketahui, Peremajaan Sawit Rakyat di Provinsi Riau sudah sangat mendesak karena total luas lahan kelapa sawit rakyat di Provinsi Riau yang mencapai 1,58 juta hektare pada umumnya merupakan kebun tua yang dilakukan penanaman pada sekitar tahun 1980-an melalui Program Perkebunan Inti Rakyat-Transmigrasi (PIR-Trans), sehingga produktivitasnya menjadi rendah dan tidak dapat menikmati hasil yang baik. (OL-4)