Pemerintah Dukung BI Intervensi untuk Kerek Nilai Tukar Rupiah

PEMERINTAH mendukung upaya Bank Indonesia untuk mengintervensi nilai rupiah yang semakin melemah dalam dua pekan terakhir hingga mencapai angka Rp14.028 pada Selasa pagi, kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, hari ini.

"Dalam hal moneter itu seperti kita tahu adalah tanggung jawab Bank Indonesia. Bank Indonesia bisa intervensi sehingga jangan tiba-tiba terlalu naik, kalau naik itu pelan-pelan. Itu tugas BI dan Pemerintah sepakat," kata Jusuf Kalla.

Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa pagi bergerak melemah sebesar 35 poin menjadi Rp14.028 dibanding posisi sebelumnya Rp13.993 per dolar AS.

Pelemahan rupiah tersebut disebabkan oleh peningkatan inflasi di Amerika Serikat yang mendorong tingkat suku bunga The Fed menjadi naik. Salah satu faktor pendorong inflasi di AS adalah bertambahnya jumlah lapangan pekerjaan yang kini menjadi 164.000, kata analis Binaartha Sekuritas Reza Priyabada di Jakarta, Selasa.

Sementara itu, Bank Indonesia menilai peluang penguatan nilai tukar rupiah masih dapat dilakukan dalam waktu dekat mengingat indikator fundamen ekonomi dalam negeri masih terjaga.

Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo mengatakan investor juga melihat indikator fundamen domestik seperti inflasi yang terus mendekati sasaran bawah Bank Sentral dalam rentang 2,5-4,5 persen, defisit APBN yang terjaga, dan pergerakan defisit transaksi berjalan yang masih dalam rentang sehat di bawah tiga persen PDB.

"Penguatan rupiah tetap terbuka dari sisi kondisi domestik yang terjaga," ujarnya kepada Antara di Jakarta, Selasa.

Dody juga mengatakan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I 2018 yang sebesar 5,06 persen (yoy) masih positif dan sejalan dengan sasaran BI untuk laju pertumbuhan 5,1-5,5 persen di 2018. Namun jika merujuk pernyataan BI sebelumnya, angka pertumbuhan itu di bawah ekspektasi BI yang melihat pertumbuhan ekonomi kuartal I 2018 bisa mencapai 5,1 persen (yoy). (OL-4)