Rupiah Kian Melemah, Dampak Terhadap APBN Masih Positif

PERGERAKAN nilai tukar rupiah pada 8 Mei 2018 sudah mencapai level Rp 14 ribu per dolar Amerika Serikat (AS). Meski sudah jauh di atas asumsi makro sebesar Rp 13.400 per dolar AS, namun pemerintah optimistis dampak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 masih positif.

“Kalau dari sisi APBN kan sudah berkali-kali disampaikan yang namanya asumsi kurs buat APBN bersifat indikatif. Apa yang terjadi kalau kurs lebih lebih lemah dari yang diasumsikan pada APBN, maka kita akan memiliki (lebih banyak) penerimaan,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara usai rapat koordinasi di Kemenko Bidang Perekonomian, hari ini.

Mengacu pada analisis senistivitas yang tertuang dalam Nota Keuangan 2018, kenaikan asumsi makro nilai tukar sebesar Rp 100 per dolar AS menghasilkan surplus sekitar Rp 1,7 triliun. Suahasil menekankan penerimaan negara yang diperoleh imbas pelemahan kurs akan lebih tinggi dari komponen pengeluaran.

Sebagai gambaran, potensi surplus bersumber dari pendapatan negara yang mengalami kenaikan Rp3,8 - Rp5,1 triliun, masih dengan asumsi kenaikan kenaikan kurs Rp 100 per dolar AS. Menyoroti pendapatan negara, fluktuasi nilai tukar mempengaruhi penerimaan terkait aktivitas perdagangan internasional, seperti Pajak Penghasilan (PPh) impor, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor, bea masuk dan bea keluar.

Sementara itu, pelemahan kurs sekitar Rp 100 per dolar AS akan meningkatkan belanja negara sebesar Rp 2,2-3,4 triliun. Terhadap komponen belanja negara, fluktuasi kurs berdampak pada kenaikan pembayaran bunga utang, alokasi subsidi energi, dana alokasi umum (DAU), serta dana bagi hasil (DBH) migas akibat perubahan PNBP SDA migas.

“Dari penerimaan yang kita dapatkan itu lebih tinggi dari pengeluarannya yang gara-gara (pelemahan) kurs. Pengeluaran terkait kurs itu subsidi. Karena subsidi itu kita beli dari luar negeri minyaknya. Kemudian apalagi terkait kurs, yaitu pembayaran bunga, cicilan pokok, maupun utang bunga. Namun, kalau kita lihat net antara pengeluaran dan penerimaan, maka efeknya masih lebih tinggi penerimaannya,” pungkas Suahasil.

Lebih lanjut Suahasil menegaskan pelemahan nilai tukar rupiah sejauh ini belum terlalu mengkhawatirkan, khususnya terhadap APBN. Kendati demikian, pemerintah tetap perlu mencermati dampak pergerakan kurs pada situasi ekonomi secara keseluruhan. Mulai dari tingkat inflasi, neraca keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun kondisi masyarakat.

“Perekonomian kita bukan hanya APBN, masyarakat misalnya. Kalau kurs naik, maka harga barang impor akan meningkat. Nah itu berdampak ke inflasi dan lain sebagainya. Tetapi kita melihat potensi inflasi seperti akhir bulan lalu kan 3,4 persen (year on year/yoy). Kalau kita lihat pergerakan (inflasi) masih optimistis ada di sekitar 3,5 persen sepanjang tahun,” tutupnya.(OL-4)