Sektor Pendidikan Harus Selaraskan Dunia Usaha

WAKIL Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam mendesak pemerintah untuk dapat menyinergikan seluruh pihak dan sistem yang terkait antara sektor pendidikan dan ketenagakerjaan.

Selama ini, unsur pendidikan dianggap tidak memberikan hasil sesuai sebagaimana yang diperlukan dunia usaha.

Apa yang diajarkan di dunia pendidikan kerap kali tidak digunakan ketika para lulusan memasuki dunia kerja. Hal itu, ungkap Bob, menjadi kelemahan pendidikan formal atau perguruan tinggi yang hanya mengedepankan teori dan mengesampingkan praktik.

Maka dari itu, pemerintah harus mulai serius dalam mengembangkan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja yang selama ini masih dianggap sebagai pendidikan kelas dua di Indonesia.

"Pemerintah harus lebih banyak menghasilkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Dunia pendidikan juga harus sering-sering silaturahmi ke dunia usaha agar mereka paham dimana kebutuhannya. Sekarang berantakan karena masih jalan sendiri-sendiri," ujar Bob di Jakarta, Jumat (4/5).

Saat ini, lanjutnya, persepsi terhadap tenaga kerja yang disebut tukang atau hasil didikan pelatihan informal itu memiliki level rendah. Tukang batu, tukang las, dan tukang-tukang lainnya, dianggap sebagai tenaga kasar.

Padahal, di negara maju, semua profesi itu dipenuhi oleh tenaga terampil, tenaga ahli yang memiliki sertifikat resmi. Bangunan yang dihasilkan pun punya kualitas yang tentunya lebih baik dengan yang dibangun oleh tenaga tidak terlatih.

"Dunia usaha itu hanya mengenal tenaga terampil dan tidak terampil, bukan tenaga kasar dan tenaga halus. Sudut pandang itu yang harus diubah. Jangan anggap pekerjaan yang membuat celemotan itu artinya tenaga kasar, itu skillful," ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2017, angkatan kerja nasional tercatat sebesar 131,55 juta orang. Angka tersebut masih didominasi individu-individu berlatar belakang pendidikan rendah yakni sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang mencapai sekitar 60%.

Sementara angkatan kerja yang lulus perguruan tinggi hanya 12% dan pendidikan nonformal hanya 3,17%.

Maka dari itu, imbuhnya, pemerintah harus dapat memaksimalkan pendidikan nonformal melalui berbagai pelatihan untuk menampung sekitar 60% yang hanya lulus SD dan SMP.

Saat ini, sedianya terdapat 301 Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebanyak 17 BLK merupakan BLK milik pemerintah pusat, 5 di antaranya yakni di Serang, Bandung, Bekasi, Semarang dan Medan merupakan balai besar. Sedangkan sisanya adalah BLK milik pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten/kota. (OL-4)