BI: Pengembangan GPN Bukan Proteksionisme

GUBERNUR Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menegaskan bahwa pengembangan dan penerapan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) tidak bermaksud untuk melakukan proteksionisme.

"Kalau kita membangun GPN, kita tidak bermaksud melakukan proteksionisme atau kegiatan yang hanya untuk kepentingan nasional," kata Agus, dalam peluncuran kartu berlogo GPN, di Jakarta, hari ini.

Mantan Menteri Keuangan tersebut menjelaskan bahwa prinsipal asing yang berusaha di Indonesia tetap akan disambut dengan baik untuk berusaha dan berkembang di Indonesia.

Agus mengatakan kalau seandainya pemegang kartu oleh penerbit yang dilakukan di Indonesia melakukan transaksi pada pedagang-pedagang di Indonesia, maka sudah sepatutnya melakukan "routing" lewat domestik.

"Tetapi kalau ada pemegang kartu dari luar negeri belanja di Indonesia, tentu kami izinkan untuk 'routing' ke luar negeri. Indonesia hanya ingin meyakini bahwa kita bisa menjaga sistem pembayaran nasional dengan baik," kata Agus.

GPN adalah sistem yang dibangun melalui seperangkat aturan dan mekanisme untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional.

GPN bertujuan membangun ekosistem pembayaran ritel yang interkoneksi, interoperabilitas, serta mampu memproses transaksi secara domestik, sehingga seluruh lapisan masyarakat Indonesia dapat menikmati efisiensi.

Sampai dengan April 2018, BI telah melakukan implementasi GPN dengan memberikan persetujuan penerbitan kartu berlogo GPN Garuda kepada 98 penerbit.

Agus juga menjelaskan bahwa implementasi GPN merupakan landasan bagi sistem pembayaran ke depan, misalnya menyangkut penguatan peraturan tentang uang elektronik dan penguatan pengaturan standardisasi kode respons cepat (QR code).

Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Kartika Wirjoatmodjo menyebutkan saat ini terdapat 115 bank di Indonesia telah menerbitkan secara bertahap kartu debet GPN sejak Maret 2018.

"Pemilik kartu debet bank tertentu bisa melakukan transaksi melalui ATM atau EDC bank lain, tanpa menggunakan koneksi prinsipal internasional lagi," ujar Direktur Utama Bank Mandiri tersebut. (OL-4)