Hunian Vertikal Jadi Perhatian

TINGGINYA populasi penduduk, utamanya di daerah perkotaan, membuat lahan perumahan kian terbatas. Pengembang pun tidak bisa sembarangan membangun di lahan hijau karena kewajiban daerah untuk mempertahankan daerah resapan dan ruang terbuka hijau harus diperhatikan.

Keterbatasan itu mendorong pemerintah menawarkan solusi hunian vertikal di perkotaan.Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Khalawi Abdul Hamid mengatakan, kepadatan penduduk juga memacu harga tanah sehingga membuat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kian sulit mengakses rumah.

"Saat ini backlog perumahan kita masih cukup tinggi sehingga jika berhubungan dengan MBR, pemerintah pun harus melakukan intervensi. Skemanya nanti bisa melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU," kata Khalawi seusai membuat REI Mega Expo di Jakarta International Expo, Kemayoran, Sabtu (21/4).

Pengadaan hunian vertikal tersebut, lanjut Khalawi, akan berkelindan dengan program sejuta rumah (PSR) yang kini sedang digiatkan pemerintah untuk mengurangi backlog perumahan di Indonesia. Berdasarkan data terakhir Badan Pusat Statistik, backlog perumahan mencapai 11,38 juta per 2015.

Lebih lanjut, Kementerian PUPR saat ini sedang menggodok aturan teknis mengenai penyediaan hunian vertikal tersebut. Khalawi menambahkan, pihaknya juga menaruh perhatian terhadap budaya masyarakat yang ingin mempunyai hunian tapak. Karena itu, melalui Kelompok Kerja Permukiman dan Kawasan Perumahan (Pokja PKP) di tingkat provinsi, Kementerian PUPR akan menjalankan pembangunan dan transisi budaya itu secara beriringan," kita kerjakan secara beriringan keduanya," tandasnya.

Di sisi lain, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Realestat Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata menyoroti soal masih banyaknya daerah yang belum memiliki peraturan daerah (perda) terkait dengan hunian vertikal. Ia pun meminta pemerintah untuk memperhatikan hal tersebut agar bisa berjalan.

"Lewat hunian vertikal bisa kita dapatkan efisiensi lahan karena saat ini Indonesia juga punya kewajiban sebagai bagian dari paru-paru dunia," kata pria yang akrab disapa Eman tersebut.

Risiko rendah
Berbicara soal hunian vertikal, Eman menegaskan, tidak harus berupa gedung apartemen tinggi menjulang. Menurutnya, bisa pula berupa hunian vertikal dengan tingkat risiko rendah seperti apartemen empat lantai. Dengan demikian, pengadaannya pun bisa lebih cepat dan berkontribusi besar pada pengurangan backlog perumahan.

Apartemen empat lantai juga menjamin transisi budaya masyarakat yang semula lebih banyak memilih hunian tapak berjalan mulus. Hal itu karena apartemen empat lantai tidak perlu fasilitas yang terlalu mewah seperti lift untuk naik ke lantai atas. "Sekarang kan juga sudah banyak bentuk ruko empat lantai dan bangunannya tidak terlalu tinggi, jadi hanya menggunakan tangga," tutur Eman.

Ia melanjutkan, "Dari efisiensi lahan, hunian vertikal justru akan mampu menguntungkan karena daya tampung lebih tinggi di lahan yang terbatas. Di sekitarnya bisa diupayakan untuk dibangun lahan hijau atau lahan serapan karena luasan lahan masih mencukupi." (Gnr/S-