Presiden Percepat Penerapan Online Single Sumbmission

GUNA mendorong kemudahan berusaha di Tanah Air, pemerintah berupaya mempercepat penerapan online single submission. Presiden Joko Widodo bahkan menegaskan akan mengeluarkan instruksi presiden (inpres) atau peraturan presiden (perpres) untuk memaksa semua kementerian/lembaga dan daerah secara bersamaan menerapkan kebijakan tersebut.

“Saya pikir kita tidak usah menunggu beberapa daerah yang belum siap. Segera kita paksa untuk segera siap lewat instruksi presiden atau peraturan presiden,” kata Kepala Negara saat memipin rapat terbatas yang membahas percepatan pelaksanaan berusaha (online single submission/OSS) di Istana Bogor, Rabu (18/4).

Menurut Presiden, dengan adanya paksaan ini mau tidak mau kebijakan itu langsung bisa diterapkan secara nasional. Presiden juga meminta satuan tugas (satgas) mengawal jalannya perizinan ini dari awal sampai akhir sehingga semuanya bisa bekerja efektif dengan sistem tersebut tanpa ada sumbatan dan yang mengganggu di tengah jalan.

Jokowi menginginkan penerapan online single submission ini jadi sebuah perubahan besar-besaran untuk membuat seluruh perizinan dari pusat ke daerah terintegrasi dan menjadi satu kesatuan.  “Dengan menggunakan model registrasi yang lebih modern, lebih cepat, dengan sistem data yang terpadu, terintegrasi, sehingga tidak perlu lagi melewati banyak birokrasi,” ungkap Presiden.

Jokowi juga menjelaskan bahwa sistem yang berbasis teknologi digital ini diharapkan bisa diterapkan langsung dan menggunakan sistem yang ramah terhadap penggunanya.

Jokowi juga mengingatkan agar sistem itu harus diikuti peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). “Agar kita lebih tanggap, lebih responsif. Terkait dengan kultur birokrasi kita, saya ingin mereka bisa memberikan pelayanan yang cepat dan mau melepaskan ego sektoral masing-masing,” katanya.

Dalam rapat koordinasi (rakor) antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia (BI) di Batam, Kepulauan Riau, akhir pekan lalu, Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan pemerintah terus berupaya untuk mendongkrak industri yang berorientasi ­ekspor, di antaranya dengan mempercepat implementasi program online single submission (OSS) yang terintegrasi antara pusat dan daerah.  Di samping itu, pemerintah akan memberikan insentif fiskal. (Pol/Pra/E-2)