BUMN Didorong Manfaatkan Dana Alternatif

BADAN Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melalui Tim Pembiayaan Investasi Nonanggaran Pemerintah (PINA) memfasilitasi pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan perdana instrumen finansial berupa surat berharga perpetual (SBP) oleh PT Pembangunan Perumahan (persero) Tbk.

Skema itu menawarkan instrumen nonkonvensional bagi para investor dana jangka panjang di lndonesia seperti asuransi, dana pensiun, dan lainnya. Dengan bergulirnya SBP, dana-dana jangka panjang dapat dialirkan langsung ke sektor riil. “Skema investasi surat berharga perpetual adalah suatu terobosan dalam menjawab tantangan pemerintah pada pembangunan infrastruktur secara masif di Indonesia. Hal ini tidak akan tercapai tanpa adanya kemauan dari berbagai kementerian dan lembaga untuk berkolaborasi secara inklusif dengan mengedepankan kepentingan rakyat, terutama dari pihak OJK selaku regulator dari pasar keuangan di Indonesia,” kata Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat acara Penandatanganan Akta Perjanjian Surat Berharga Perpetual antara PT PP (persero) Tbk dan Ciptadana di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (17/4).

Untuk diketahui, sebagai upa­ya mendukung pencapaian pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang merupakan salah satu program dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), Tim PINA memfasilitasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Meulaboh 2 x 200 Mw yang dibangun dengan skema independet power producer (IPP) melalui konsorsium PT PP Energi, China Datang Overseas Investment Co (CDTO), dan PT Sumberdaya Sewatama untuk mendapatkan pembiayaan alternatif yang bersumber dari dana nonanggaran pemerintah. Tim PINA lantas memfasilitasi penerbitan perdana instrumen finansial berupa surat berharga perpetual yang dianggap memiliki fitur yang sangat atraktif dalam pembiayaan investasi dari dana nonanggaran pemerintah.

Jadi inspirasi
Dukungan pun didapat dari Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha BUMN Aloysius Klik Ro. Dia pun mendo­rong peran aktif BUMN dalam pemenuhan investasi melalui pemanfaatan dana jangka panjang milik publik dengan menggunakan skema pembiayaan alternatif. Menurut dia, hal itu dapat mengurangi ketergantungan BUMN terhadap APBN dalam menunaikan tugas-tugas pengembangan infrastruktur.

“Surat berharga perpetual yang diterbitkan PT PP (persero) pada PLTU Meulaboh diharapkan menjadi inspirasi bagi BUMN lain untuk mere­plikasi konsep serupa pada proyek infrastruktur lain yang bersumber dari dana masyarakat dalam dan luar negeri sehingga dapat menjadi solusi pemerintah dalam mencari pembiayaan alternatif yang berkelanjutan,” kata Aloysius di acara yang sama.

“Lending dari proyek ini pasti akan menghasilkan tingkat pengembalian internal yang lebih baik. Skema ini juga ditujukan untuk memperkuat kapasitas perusahaan,” jelas Direktur Keuangan PT PP Tbk Agus Purbianto. (E-2)