Inflasi Diprediksi Tetap Terkendali

GUBERNUR Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi tidak akan berdampak besar terhadap inflasi tahunan. Terlebih, pemerintah juga telah menjamin BBM dan listrik bersubsidi tidak akan lagi mengalami kenaikan pada tahun ini.

“BI sudah mengkaji. Pemerintah telah mengeluarkan pernyataan bahwa BBM dan listrik subsidi tidak ada penyesuaian. Untuk nonsubsidi, kita akan ikuti apakah akan disesuaikan atau tidak,” ujar Agus di Batam, Kepulauan Riau, akhir pekan Minggu (15/4).
Akan tetapi, secara umum ia melihat pemicu inflasi seperti inflasi inti dan inflasi noninti dalam hal ini volatile food sekarang dalam kondisi yang baik, yakni di bawah 4% dan 5%. Adapun inflasi noninti lainnya yakni administered price berada sedikit lebih tinggi yakni 5,11%.
“Seandainya ada penyesuai-an harga BBM yang tidak disubsidi, volatile food tetap terjaga. Inflasi kita akan tetap sesuai target 3,5%,” tandasnya.

Pada 2018 inflasi diprediksi masih akan berada pada kisar-an 3,5% plus minus 1%. Dalam tiga tahun terakhir, inflasi di Tanah Air selalu berada di bawah 4%, yakni 3,3% pada 2015, 3,2% pada 2016, dan 3,6% pada 2017. Hingga Maret tahun ini, secara year on year angka inflasi hanya 3,4%.

Namun, angka inflasi itu dikhawatirkan melonjak karena Pertamina menyesuaikan harga BBM nonsubsidi yakni untuk pertamax dan pertamax turbo masing-masing naik Rp300 per liter dan Rp500 per liter pada Februari lalu. Kemudian menyusul kenaikan pertalite sekitar Rp200 per liter akhir Maret 2018.

Pada awal April lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat dalam komponen bensin, pertalite kini menjadi komoditas yang paling memberikan kontribusi terhadap inflasi dengan bobot 43%, disusul premium 32% dan pertamax 23%.

Pemerintah pun berencana merevisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM. Dalam revisi baru penetapan harga BBM umum antara lain pertalite dan pertamax series harus melalui persetujuan pemerintah. Kebijakan itu dilakukan dalam rangka pengendalian inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. “Ke depan setiap kenaikan harga BBM umum wajib disetujui pemerintah terlebih dahulu. Baik Pertamina maupun non-Pertamina,” ujar Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar. (Pra/Cah/Tes/E-3)