Manufaktur Kunci Dorong Pertumbuhan

DARI sisi pendapatan per kapita, Indonesia masuk sebagai negara berpendapatan menengah (middle income countries). Namun, pertumbuhan ekonomi yang saat ini cenderung stagnan berkisar 5,1%, membuat Indonesia berpotensi terperangkap dalam jebakan pendapatan menengah (middle income trap).

"Oleh karena itu, salah satu kunci untuk keluar dari kondisi ini, pemerintah mesti menggenjot industri manufaktur agar mampu mendongkrak pertumbuhan," ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir di Batam, Kamis (12/4).

Menurut Iskandar, idealnya, sebuah negara yang tidak ingin terjebak dalam middle income trap harus memiliki pertumbuhan industri manufaktur yang lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi. Namun, kata dia, dalam 13 tahun terakhir, kinerja industri manufaktur selalu berada di bawah angka pertumbuhan ekonomi. Itu termasuk pencapaian pada tahun lalu ketika kinerja industri hanya 4,3% berbanding pertumbuhan ekonomi yang 5,07%.

"Dengan kondisi saat ini, artinya pertumbuhan industri masih lebih rendah daripada sektor-sektor lain. Kita belum memproses sumber daya secara baik sehingga pertumbuhannya lebih lambat. Tidak ada nilai tambah yang dihasilkan," tegasnya.

Untuk diketahui, middle income trap adalah sebuah situasi yang dihadapi sebuah negara yang tidak mampu meningkatkan perekonomiannya menuju ke high income countries. Negara-negara ini berada pada status negara berpendapatan menengah ke atas, termasuk Indonesia yang menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2017 lalu memiliki PDB per kapita sebesar Rp51,89 juta atau US$3.876,8. Ketidakmampuan untuk meningkatkan pendapatan per kapita disebabkan banyak faktor, di antaranya ketidakmampuan bersaing dengan negara maju akibat kurangnya inovasi, modal manusia, dan kegiatan yang bernilai tambah lebih tinggi.

Di bidang manufaktur, kata Iskandar, Indonesia sangat kedodoran. Dalam dua tahun terakhir, impor Indonesia didominasi bahan baku dan bahan penolong yang mencapai 75%. Sisanya barang modal 16% dan barang konsumsi 9%. "Data ini yang membuat kita harus segera membenahi sektor manufaktur. Kita tidak bisa selalu bergantung pada bahan baku impor karena itu membutuhkan biaya besar sehingga membuat daya saing produk kita rendah dan tidak bisa berkompetisi di pasar global," jelasnya.

Insentif fiskal
Oleh karena itu, salah satu upaya pemerintah untuk mendongkrak industri manufaktur ialah memberikan insentif fiskal berupa kelonggaran pajak atau tax holiday. Iskandar mengatakan insentif tersebut akan diberikan kepada 17 industri pionir yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo mengungkapkan kebijakan tersebut dapat menjadi batu loncatan bagi Indonesia untuk masuk ke tatanan industri manufaktur yang lebih besar. "Jadi, nanti fungsinya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga orienstasi ekspor dan mampu menyerap tenaga kerja. Itu target yang ideal sekali," ucapnya. (Dhk/E-2)