Perbankan Indonesia Siap Ekspansi ke ASEAN

RANCANGAN Undang-Undang (RUU) terkait dengan ratifikasi protokol keenam ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) siap melaju ke tingkat Rapat Paripurna DPR RI. Indonesia harus segera mengesahkan payung hukum tersebut agar dapat mengimplementasikan kerja sama keuangan dengan negara anggota ASEAN, sekaligus mewujudkan komitmen Indonesia mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

“RUU AFAS dapat disetujui untuk dilanjutkan dalam proses pengambil­an keputusan pembicaraan tingkat kedua dalam Rapat Paripurna DPR RI. Dengan selesainya pengambilan keputusan, keputusan RUU AFAS telah rampung,” ujar Wakil Ketua Komisi XI Achmad Hafisz Tohir dalam rapat kerja dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, Rabu (11/4).

Mayoritas fraksi kompak mendo­rong pengesahan RUU AFAS dalam rangka mengakomodasi perkembangan dan memperkuat perbankan nasional. Namun, terdapat sejumlah catatan yang harus menjadi atensi pemerintah. Fraksi Partai Persatu­an Pembangunan (PPP), misalnya, meminta pemerintah mencermati konsekuensi pemberlakuan ratifikasi protokol keenam AFAS yang berpotensi memperlebar ketimpangan di sektor perbankan dengan adanya dominasi asing.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pemerintah tetap menjaga kepentingan RI. Dia pun mengamini penguatan industri perbankan domestik merupakan hal yang penting untuk bisa memanfaatkan kerja sama ASEAN tersebut. Terutama dalam pembukaan akses pasar perbankan di ranah global.

Pada Maret 2015, seluruh menteri keuangan ASEAN termasuk Indonesia telah menandatangani dokumen protokol keenam AFAS. Dalam dokumen itu, Indonesia menambah satu kota, yaitu Makassa­r, sebagai opsi penambahan kantor perwakilan bank dari negara-negara ASEAN dengan pembatasan maksimum dua cabang. Selain itu, Indonesia melalui Bank Indonesia menyepakati ASEAN Banking Integration Network (ABIF) Guidelines yang menjadi panduan kerangka operasional integrasi perbankan di bawah payung MEA. (Tes/E-2)